Lampung Zona Merah Perkawinan Anak, Perlu Regulasi?

Bandarlampung (LW): Miris, kasus dispensasi perkawinan anak selama tahun 2020 di Provinsi Lampung mencapai 700 laporan. Alhasil, hal ini menjadikan Provinsi Lampung masuk dalam zona merah kasus perkawinan anak.

Dari data tersebut, PA Gunung Sugih di Lampung Tengah paling banyak dengan 145 laporan perkara. Disusul PA Kotabumi Lampung Utara dengan 107 perkara dan PA Krui Lampung Barat 87 perkara. Sedangkan Mesuji menjadi daerah paling sedikit dengan 3 laporan perkara.

Hal itu terungkap dalam Rapat dengar pendapat Komisi V DPRD Provinsi Lampung dengan tiga lembaga civil society organizations (CSO), yakni Lada Damar Lampung, Komnas LPA Lampung, dan Yayasan Konservasi way Seputih (YKWS) di ruang komisi, Senin (14/6).

Direktur eksekutif Lada Damar Lampung, Selly Fitriyani mengaku miris dengan banyaknya jumlah kasus dispensasi kawin anak dibawah umur 18 tahun.

Pasalnya, kata dia, Lampung ini sudah zona merah soal perkawinan anak. Karena dari data yang kami terima sudah ada terjadi 700 pengajuan dispensasi kawin anak. Dan paling banyak terjadi di Lamteng.

“Dan hampir semuanya ini (dispensasi kawin anak) dikabulkan Kementrian Agama (Kemenag). Disini kami tidak melihat ada indikator yang jelas. Kemenag tidak memilah mana yang harus dikabulkan dan mana yang tidak,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Komisi V DPRD Provinsi Lampung untuk bekerja sama dengan Kemenag untuk membuat regulasi agar lebih selektif dalam mengabulkan dispensasi kawin anak.

Karena, kata dia, dampak yang diakibatkan dari perkawinan anak ini sangat membahayakan. “Timbulnya kasus stunting anak, kematian ibu, KDRT, persoalan gizi, perceraian. Karena kami tracing, kasus perceraian ini paling banyak terjadi kawin anak dibawah 18 tahun. Jadi ini dampaknya sangat luar biasa,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Jauharoh Haddad mengatakan, pihaknya segera akan menindaklanjuti persoalan kasus dispensasi kawin anak tersebut.

“Kita sudah bicarakan dengan pimpinan komisi dan teman-teman yang lain, jika mereka setuju kita akan segera panggil Kemenag dan Dinas PPA. Jika tidak, nanti ada perwakilan dari komisi V, termasuk saya untuk mengecek langsung ke Kemenag dan Dinas PPA terkait laporan ini. Kenapa ini diloloskan,” kata dia.

Menurut Ketua DPC PKB Lampung Tengah, persoalan kasus dispensasi kawin anak ini harus segera dituntaskan bersama. “Ini masalah kita bersama. Makanya kita harus saling bekerja sama,” kata dia.

Dirinya juga mengapresiasi usulan untuk membuat regulasi untuk mencegah perkawinan anak. Namun, kata dia, pihaknya akan melihat lebih jauh lagi seperti apa Konsul yang diinginkan.

“Kalau hanya mencegah perkawinan anak saja saya rasa terlalu sempit. Makanya kita akan panggil dulu Kemenag dan Dinas PPA, untuk melihat persoalannya seperti apa. Karena kita sudah ada perda perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bisa saja nanti kita pertegas dalam pergubnya, soal pencegahan kawin anak ini,” pungkasnya. (*/LW)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *