Dukung Penerapan PPKM Mikro, Budiman AS Minta Pemerintah Perhatikan Hal ini

Bandarlampung (LW): Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mikro kini mulai berlaku di Kota Bandarlampung. Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Bandarlampung, Budiman AS berharap agar aturan itu dapat dijalankan dengan tegas.

Hal tersebut, menurut dia, mengingat kasus Covid-19 di Lampung khususnya Bandarlampung yang masuk dalam zona merah, masih sangat tinggi. Untuk itu, sikap tegas pemerintah dapat dilakukan dengan penerapan sanksi terhadap semua pihak yang melanggar demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Sanksi itu tindakannya harus lebih tegas dan jelas. Mulai peringatan tertulis,” katanya, Selasa (6/7).

Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintahan daerah di Lampung mulai eksekutif, legislatif, hingga yudikatif mendukung aturan tersebut. Menurut dia, dukungan sangat diperlukan sebagai upaya melaksanakan tugas kemanusiaan secara bersama-sama.

“ini menyangkut kesehatan kita bersama. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan, bukan hanya peran pemerintah maupun aparat saja,” tegas Mantan Ketua DPRD Kota Bandarlampung itu.

Sebab menurut dia, jika masyarakat tidak taat dengan aturan yang ada dari pemerintah, dikhawatirkan klaster baru akan terus muncul dan semakin banyak warga yang terpapar Covid-19.

Hanya saja, teknis pelaksanaan kebijakan itu perlu adanya peran pemikiran pemerintah agar perekonomian tidak bertambah dampaknya akibat penerapan PPKM.

“Pemberlakuan PPKM ini hendaknya juga diimbangi dengan bantuan dari pemerintah kepada para buruh, tenaga kerja harian, dan warga yang dirumahkan akibat pengurangan tenaga kerja dari perusahaan, minimal untuk mereka makan,” tegasnya.

Hal tersebut, menurut Budiman, bisa dari alokasi dana covid-19. “Jadi, peruntukan anggaran Covid-19 ini jelas, untuk bantuan kepada para warga, nakes, buruh ataupun masyarakat yang terdampak langsung akibat dirumahkan oleh perusahaannya,” tegas dia. (LW)

Related Posts

This Post Has One Comment

  1. Ada ketegasan dr pemerintah kl aturan nya ppkm dilaksanakan.. Dipikirkan juga dampak pada pelaku usaha…. Dan masyarakat yg semakin susah hidup nya….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *