Lampung Selatan (LW): Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pekon Kekiling, Kecamatan Panengahan, Lampung Selatan (3/8).
Dalam sosialisasi tersebut, Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan keberadaan Pancasila yang tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia, serta peran penting Pancasila dalam membentuk budaya politik dan sosial di Indonesia.
Menurut Taufik, pada dasarnya Pancasila adalah pilar penting dalam MPR RI dan tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia. Peran penting Pancasila dalam membentuk budaya politik dan sosial serta menjaga kedaulatan bangsa dan kemajuan ekonomi sangat signifikan dalam era globalisasi.
“Pancasila adalah dasar ideologis negara Indonesia yang mencakup lima prinsip utama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permufakatan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” jelasnya.
Pancasila juga tercermin dalam berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah. Misalnya, dalam bidang politik, demokrasi dan prinsip-prinsip Pancasila menginspirasi pemilihan umum dan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Di bidang sosial, Pancasila mendukung upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, dengan berbagai program pemberdayaan sosial dan ekonomi. Budaya Politik dan Sosial: Pancasila membentuk budaya politik dan sosial di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman. Indonesia adalah negara dengan beragam etnis, agama, dan budaya, dan Pancasila mempromosikan persatuan dalam perbedaan. Ini tercermin dalam keragaman agama dan budaya yang dihormati di Indonesia.
“Seperti misalnya program Pancasila sebagai Ideologi terbuka. Ini bisa dicontohkan dalam salah satu studi kasus yang mencerminkan bahwa peran penting Pancasila dalam membentuk budaya politik dan sosial adalah Program Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Program ini didirikan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Ini dilakukan melalui kurikulum pendidikan yang memasukkan materi Pancasila, pelatihan guru, dan kegiatan sosialisasi,” jelasnya lagi.
Lanjut Taufik, peran Pancasila dalam Menjaga Kedaulatan dan Kemajuan Ekonomi: Pancasila juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan bangsa dan kemajuan ekonomi di era globalisasi. Dalam hubungan internasional, Pancasila menjadi panduan dalam diplomasi Indonesia, memastikan bahwa kepentingan nasional dijaga sambil menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Di bidang ekonomi, Pancasila mendorong prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang tercermin dalam kebijakan redistribusi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
“Pancasila bukan hanya sebuah slogan, tetapi merupakan landasan ideologis yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kebijakan, budaya politik, dan sosial, serta memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan bangsa dan memastikan kemajuan ekonomi di era globalisasi. Program Pancasila sebagai Ideologi Terbuka adalah salah satu contoh bagaimana Pancasila diimplementasikan untuk membentuk budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia,” urainya.
Sedangkan, pernyataan dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” mencerminkan komitmen negara Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan, dan memastikan bahwa manfaat dari kemajuan ekonomi dan sosial dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah Indonesia memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan dan menuangkan nilai-nilai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kepada masyarakat. Ini dilakukan melalui berbagai kebijakan, program, dan inisiatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan ini.
“Seperti yang dapat kita ambil contohnya dalam studi kasus Program Keluarga Harapan (PKH), Salah satu studi kasus yang menggambarkan peran pemerintah dalam mengimplementasikan nilai-nilai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial yang dirancang untuk membantu keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia,” bebernya.
“Adapun penjelasan yang dapat saya berikan seperti; Kasus Tujuan PKH: PKH bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin. Seleksi Penerima: Pemerintah melakukan seleksi penerima PKH berdasarkan kriteria kemiskinan dan rentan. Keluarga yang memenuhi kriteria ini menjadi peserta program dan mendapatkan bantuan tunai. Bantuan Tunai: Peserta PKH menerima bantuan tunai secara berkala. Bantuan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan,” tambah Taufik.
Dalam akses pendidikan, lanjut dia, PKH juga mendukung peningkatan akses pendidikan dengan memberikan insentif kepada anak-anak penerima untuk bersekolah dan menghadiri fasilitas kesehatan. Mengurangi Ketidaksetaraan: Melalui PKH, pemerintah Indonesia berusaha mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dampak Positif: PKH telah membantu banyak keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka, memperkuat akses pendidikan anak-anak, dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang rentan. Program ini adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah berperan aktif dalam menerjemahkan nilai-nilai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ke dalam tindakan konkret untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.
“Nilai-nilai Pancasila, khususnya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” diimplementasikan melalui berbagai program pemerintah seperti PKH yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai ini dan memastikan bahwa manfaat dari pembangunan dan kemajuan ekonomi dapat dinikmati oleh semua warga negara,” pungkasnya. (LW)
