Lampung Selatan (LW): Netralitas aparat negara dalam Pemilu bisa menjadi perhatian serius dan menantang bagi proses demokrasi. Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Purwotani, Jati Agung, Lampung Selatan (29/11).
Menurut Taufik, ada beberapa langkah yang bisa diambil warga menyikapi adanya aparat yang tidak netral, seperti kumpulkan bukti konkret dan informasi yang mendukung. “Ini bisa termasuk rekaman video, dokumen, atau kesaksian yang menunjukkan pelanggaran prinsip netralitas, kemudian laporkan kepada Ombudsman atau Lembaga Pengawas Pemilu, libatkan Media dan LSM, Partisipasi dalam Pengawasan Pemilu, perhatikan Hukum dan Regulasi, bentuk atau bergabung dengan organisasi masyarakat yang peduli terhadap prinsip demokrasi dan netralitas aparat negara,” jelas Taufik.
Politik uang, menurut dia, memang menjadi isu yang seringkali muncul dalam konteks pemilihan umum dan dapat merusak integritas demokrasi. Untuk menghindari atau meminimalisir politik uang, ada beberapa langkah yang bisa diambil seperti edukasi pemilih mengenai pentingnya memilih berdasarkan pemahaman terhadap visi dan program calon, bukan karena imbalan finansial, dapat membantu meminimalisir pengaruh politik uang.
“Selain itu, menetapkan dan menegakkan aturan transparansi terkait dana kampanye dapat membantu memantau sumber dan penggunaan dana secara lebih jelas. Publikasi laporan dana kampanye secara terbuka dapat mengurangi ruang bagi politik uang yang tidak terdeteksi,” kata Taufik.
Lanjutnya, pengawasan Pemilu dan penegakan hukum. Mempertahankan lembaga-lembaga pengawasan pemilu yang independen dan efektif, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran kampanye dan politik uang, dapat menjadi langkah kunci untuk mencegah praktik ini.
“Masyarakat sipil, termasuk LSM dan kelompok advokasi, dapat memainkan peran penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran kampanye. Mereka dapat menyuarakan keprihatinan masyarakat dan meminta transparansi,” kata Taufik.
Media independen menurutnya juga dapat menjadi penjaga keadilan dan kebenaran. Memberikan cakupan yang adil dan menyeluruh terhadap proses pemilu dan praktik politik uang dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada pemilih.
“Partisipasi pemilih yang aktif juga dapat menciptakan dampak yang signifikan. Pemilih yang memilih berdasarkan informasi dan penilaian yang rasional dapat menjadi benteng terhadap pengaruh finansial,” jelasnya.
Kemudian, Regulasi dan Revisi Aturan. Mempertimbangkan dan merevisi aturan kampanye dan pemilu, termasuk sanksi yang lebih keras terhadap politik uang, dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih.
“Mendorong sistem donasi terbuka dan transparan juga dapat membantu mengurangi peluang penyalahgunaan dana kampanye untuk tujuan politik uang,” tambah Taufik.
“Memanfaatkan teknologi, seperti platform daring untuk pemantauan dana kampanye dan pelaporan pelanggaran, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” pungkas Taufik.
Setiap negara memiliki konteks politik dan hukum yang unik, oleh karena itu, langkah-langkah tersebut harus disesuaikan dengan keadaan lokal. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, media, dan lembaga pemerintah, dapat membantu menciptakan sistem pemilu yang lebih bersih dan demokratis. (LW)
