Tanggamus (LW): Desentralisasi sebenarnya bukan berarti pemerintah pusat menyepelekan pemerintah daerah dengan menyebutkan sebagai desa. Sebaliknya justru dengan desentralisasi, maka pemerintah pusat mengurangi beban pekerjaannya dan memberikan tanggung jawab lebih kepada pemerintah daerah untuk mengemban tugas tersebut.
Hal ini dijelaskan Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar di Pekon Datarajan, Ulu Belu, Tanggamus (7/12).
Dengan begitu, menurut Taufik, tidak hanya kewenangannya menjadi lebih luas, tetapi dari segi anggaran pun akan bertambah seiring dengan bertambahnya tugas yang harus dikerjakan oleh daerah.
“Dengan begitu pula sebenarnya pemerintah berharap pembangunan di Indonesia dapat lebih merata dan segala program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Menurut saya ini adalah salah satu perwujudan sila kelima Pancasila, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Taufik juga menerangkan, salah satu mekanisme penting yang tidak boleh dilewatkan oleh setiap pemangku kepentingan di tingkat daerah adalah Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Forum yang diikuti oleh perwakilan rakyat di dalam suatu daerah ini tidak hanya akan merumuskan kebijakan apa saja yang dibutuhkan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi juga menentukan prioritas pembangunan daerah.
Tidak hanya itu, hasil musrenbang yang nanti akan dibawa ke tingkat nasional pun akan menyelaraskan program-program pusat dengan daerah, hingga sampai sasaran dan prioritas penerimanya.
“Nah ini yang kemudian penting dilakukan oleh bapak ibu sekalian, yakni menitipkan aspirasinya kepada perwakilan bapak ibu sekalian di musrenbang tersebut. Bisa pada anggota dewan di daerah masing-masing atau bisa kepada pejabat mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan sebagainya. Manfaatkan forum-forum seperti ini untuk memastikan bahwa perwakilan yang adil dan beradab benar-benar diimplementasikan dengan baik oleh para representator kita di pemerintahan,” jelas Taufik. (LW)
