Bandarlampung (LW): Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung per Juni 2024 baru 35 persen. Ini lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2023 lalu, yang mencapai 43 persen.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Lampung Hanifal. “Komisi III baru saja melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Lampung. RDP tersebut mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2023. Juga mempertanyakan realisasi PAD Pemprov Lampung sampai dengan Juni 2024,” jelas Hanifal, Rabu (31/7).
Pada RDP tersebut, kata Hanifal, Bapenda memaparkan realisasi PAD 2024 sampai Juni yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. “Dibanding tahun 2023, per Juni 2024 ini ada penurunan,” ujar Hanifal.
Hanifal mengungkapkan, tahun 2024 ini PAD Pemprov Lampung ditarget Rp 4,9 triliun, sedangkan tahun 2023 lalu sebesar Rp 4,1 triliun.
Rincian target PAD tahun 2024 yaitu pajak daerah Rp 3,3 triliun, retribusi daerah Rp 341 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 584 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 666 miliar. “Walau ada kenaikan target, jika melihat potensi pajak yang ada, Komisi III masih menyakini tercapai untuk PAD dan retribusi ini,” ucapnya.
Lanjut Hanifal, dari empat item PAD tahun 2024 ini, jika dibanding tahun 2023 mengalami penurunan, kecuali retribusi daerah. “Artinya kalau kita lihat dibanding tahun kemarin terjadi penurunan. Kecuali di retribusi. Naik besar sekali 2023 per Juni 28 persen. Di 2024 ini per Juni sudah 54 persen,” ungkapnya.
Hanifal mencontohkan, realisasi pajak daerah per Juni 2023 lalu mencapai 50 persen dari target. Sementara tahun ini baru 43 persen dari target. Belum tercapainya target realisasi PAD Lampung per Juni 2024 ini, diperkirakan Hanifal karena beberapa faktor.
“Barang kali salah satu penyebabnya, karena tidak adanya pejabat definitif kepala Bapenda. Sebab, selama ini pak Adi Erlansyah jadi Pj. Bupati. Saat sudah pensiun dijabat Plt,” tuturnya.
Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menilai kinerja Bapenda sudah on proses sejauh ini dengan beberapa upaya yang telah dilakukan. Mulai dari para ASN di Bapenda ditugaskan untuk datang ke rumah-rumah wajib pajak (WP), mendatangi mall, pusat keramaian, sekolah, dan lainnya untuk mencari WP yang belum membayar pajak.
Selain itu kemudahan-kemudahan yang disiapkan kepada WP untuk membayar pajak, seperti dengan e-Samdes, Samsat Keliling, dan lainnya. “Kemarin (RDP, red) mereka bercerita terjadi penurunan realisasi dari target mereka. Tapi kita sebagai mitra berusaha untuk mendukung mereka terkait apa kendala dan hambatan mereka selama ini,” terangnya.
Hanifal pun mengaku telah menyampaikan saran atau dorongan untuk mengejar target PAD, salah satunya usulan keringanan atau pemutihan pajak. “Sudah sempat saya usulkan pemutihan, walaupun hanya 4 bulan kalau bisa proses keringanan atau pemutih pajak bisa dilakukan, salah satunya untuk meningkatkan PAD,” ucapnya. (*)
