Bandarlampung (LW): Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) lebih serius dalam menangani masalah banjir yang kerap melanda kota tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung, Agus Djumadi, mengungkapkan bahwa penanganan banjir perlu dilakukan dengan pendekatan jangka panjang, bukan hanya solusi sementara. “Kami meminta agar persoalan drainase mendapat perhatian lebih serius karena ini menjadi aspek penting dalam kepemimpinan Ibu Eva. Dalam RPJMD, master plan pengelolaan sungai, air, dan banjir harus menjadi prioritas utama,” ujar Agus, saat diwawancarai, Senin (10/2).
Agus menyatakan bahwa ada sejumlah perusahaan yang turut “berkontribusi” terhadap masalah banjir di daerah tersebut, khususnya perusahaan yang berada di daerah pesisir. “Di daerah pesisir, ada perusahaan seperti PT Pelindo dan PT Semen Baturaja yang menyebabkan penyempitan drainase. Kami meminta pihak terkait untuk meninjau kembali hal ini dan mengambil tindakan serius,” katanya.
Ia menambahkan bahwa meskipun dinas terkait sudah beberapa kali dipanggil oleh Komisi III DPRD untuk membahas penanganan banjir, namun keseriusan dalam membenahi masalah ini masih perlu ditingkatkan. “Kami sudah beberapa kali memanggil dinas terkait untuk membahas penataan banjir, dan bukan hanya bersikap reaktif saat banjir terjadi. Pekan lalu, kami juga telah memanggil Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas anggaran. Kami merekomendasikan adanya alokasi anggaran yang lebih jelas untuk mengatasi banjir,” ungkapnya.
Agus juga menekankan perlunya perencanaan yang matang agar Pemkot tidak kalah dengan pesatnya pertumbuhan permukiman di Kota Bandar Lampung. “Jika tidak ada perencanaan yang cepat dan tepat, maka kita akan kewalahan menghadapi dampaknya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa pada tahun 2025 ini, Pemkot harus mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk menangani masalah banjir. “Kita tahu bahwa pada periode sebelumnya, Bu Eva masih fokus pada penanganan COVID-19, sehingga pembenahan drainase sempat terhambat di beberapa mata anggaran. Maka, tahun ini harus ada penganggaran khusus untuk masalah ini,” tegasnya. (LW)
