Bandarlampung (LW): Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan sikapnya untuk menentang rencana pemerintah yang akan mengimpor 1 juta ton beras.
Menurutnya, rencana impor beras 1 juta ton tersebut sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan gejolak bagi para petani.
“Begitu merebak informasi rencana impor beras, maka akan menimbulkan terjadinya gejolak harga di tingkat petani. Dampak yang ditimbulkan dari merebaknya informasi wacana impor beras tidak main-main dan gejolak yang sangat besar,” ujar Sudin saat membuka acara FGD di Kantor DPD PDIP Lampung, Sabtu (20/3).
Menurutnya, wacana impor beras itu muncul dari pernyataan Menteri Perdagangan yang menyatakan stok beras nasional saat ini kurang. “Namun, setelah kita tanyakan ke Bulog ternyata tidak demikian,” kata dia.
Untuk itu, Ketua DPD PDIP Lampung ini mengusulkan jika produksi beras dalam negeri betul-betul meningkat dan surplus sebagaimana klaim pemerintah, seharusnya Kementan mencari terobosan sehingga produk tersebut justru dapat diekspor bukan melakukan impor.
“Apalagi ini sekarang akan panen raya. Dan secara perhitungan, panen raya selama Maret sampai Mei ini akan menghasilkan 7,8 juta ton beras,” ujarnya.
Untuk itu, persoalannya yang sekarang adalah bagaimana Bulog menyerap hasil panen raya para petani. “Ini sesuai dengan perintah pak Presiden Jokowi. Pemerintah harus dan wajib menyerap hasil panen petani,” tukasnya. (*)
