Bandarlampung (LW): DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung melaksanakan Rapat Kordinasi Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Madya di kantor DPD PDI Perjuangan, Sabtu (18/12) kemarin.
Acara tersebut mengundang wakil ketua Bidang organisasi dan KSB (Ketua Sekretaris dan Bendahara) Badiklatcab dari 15 DPC PDI Perjuangan dan dihadiri oleh seluruh fungsionaris DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung, antara lain sekretaris DPD Sutono, Bendahara Kostiana, Watoni Nurdin, Endro S. Yahman, Yanuar Irawan, Aprililati, Budhi Condrowati, Lesty, Ni Ketut Dewi Nadi serta para anggota DPRD Propinsi fraksi PDI Perjuangan Lampung.
Dalam sambutannya, Wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPD PDI Perjuangan Lampung Endo S. Yahman yang juga anggota DPR RI menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kader adalah untuk mempersiapkan anggota PDI Perjuangan menjadi kader partai yang memahami, meyakini dan menjalankan ideologi partai sebagai metode berfikir serta pedoman dalam bertindak dan melaksanakan tugas yang dibebankan partai. Selain itu juga bertujuan agar PDI Perjuangan menghasilkan kader yang memiliki pengetahuan, kesadaran politik berpartai dalam membantu menyelesaikan persoalan rakyat.
Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 3 hari, maka kader PDI Perjuangan yang kembali ke masyarakat akan bekerja “memperbesar tenaga kaum Marhaen (rakyat kecil)” yang saat ini banyak belum diuntungkan dengan sistem politik dan situasi saat ini. Hal ini sejalan dengan pikiran dan pidato Bung Karno yang selalu menandaskan bahwa kaum terdidik harus senantiasa memperbesar tenaga kaum marhaen.
“Tenaga kaum marhaen yang diterjemahkan saat ini di era pesatnya perkembangan zaman adalah “pengetahuan”, yaitu peningkatan sumberdaya manusia, mulai dari kesadaran kritisnya, eksistensinya serta bagaimana dengan dengan peningkatan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang cenderung liberal, siapa yang kuat dialah yang menang. Pengetahuan adalah sumberdaya yang adil, karena bisa dimiliki oleh rakyat yang paling miskin sampai yang paling kaya,” jelas Endro.
Pemerintah, menurutnya, sudah banyak membuat kebijakan dan program pro rakyat termasuk memberi bantuan pendidikan gratis, bantuan sosial, peralatan dan program sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Tugas Kader PDI Perjuangan adalah mengolah sumberdaya manusia agar kebijakan dan program pemerintah bersinergi menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kehidupan rakyat kecil menjadi sejahtera.
“Dengan tercapainya masyarakat yang terasah kesadarannya dan sejahtera, maka rakyat menjadi berdaulat atas dirinya sendiri, pilihan politiknya dan yang lebih penting lagi rakyat tidak bisa dimanipulasi oleh kepentingan sesaat elit yang tidak bekerja untuk rakyat,” jelasnya.
Dalam acara rakor BADIKLATDA ini, Endro S. Yahman juga tidak menyangkal bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan kader ini untuk lebih mempersiapkan PDI Perjuangan dalam menyongsong pemilu tahun 2024. (*)
