Pesawaran (LW): Negara telah memilih jalan demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya, dan ini sudah tertuang dalam UUD tahun 1945. Jalan demokrasilah yang diyakini mampu memajukan negara dan rakyat Indonesia.
Hal ini ditegaskan Anggota MPR RI Endro S Yahman saat melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan masyarakat dan kelompok tani Desa Sinar Harapan Kedondong, Kabupaten Pesawaran Lampung, Senin 24 Juni 2024.
Endro mengatakan, pada 14 Februari lalu, masyarakat Indonesia telah melaksanakan proses demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara bersamaan. Dan kita patut bersyukur bahwa perhelatan Pilpres dan Pileg berjalan lancar.
Beberapa bulan ke depan juga, kata dia, kita akan melaksanakan proses demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) bupati, walikota dan Gubernur akan dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024. Ini momentum bersejarah karena pertama kalinya kita melaksanakan Pilkada serentak.
“Namun demikian, tahun ini merupakan tahun yang sulit secara ekonomi bagi masyarakat, karena pemerintah baru saja mengeluarkan uang yang sangat besar untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif, ditambah lagi untuk bantuan sosial (BANSOS), dan beberapa bulan ke depan pemerintah harus mencicil hutang yang cukup besar. Pengeluaran uang yang besar di tahun jelas sudah mulai kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari merangkaknya harga kebutuhan bahan pokok, maupun pelambatan ekonomi dan menurunnya daya beli,” papar Endro.
Endro yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran ini mengaku mengkhawatirkan kondisi ekonomi yang semakin sulit di tengah masyarakat seperti harga sembako yang mulai merangkak naik, daya beli masyarakat yang mulai menurun, naiknya pajak bumi dan bangunan (PBB), naiknya biaya pelayanan kesehatan berpotensi mempersulit mewujudkan keadilan sosial seperti yang tersurat dalam sila ke-5 Pancasila.
“Keadilan sosial sulit terwujud bila tidak ada keadilan ekonomi. Dan ini dalam jangka panjang juga berpotensi merusak kualitas demokrasi, karena masyarakat akan tidak percaya terhadap demokrasi, karena tidak mampu merubah nasibnya,” ucapnya.
Nampak hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Fraksi PDI Perjuangan Harno Irawan dan Kepala Desa Sinar Harapan Bapak Bagus serta perangkat desa lainnya. Dalam kesempatannya, Kepala desa juga menanyakan terkait masa jabatan kepala desa pasca ditetapkan revisi UU Desa yang baru dan terkait dengan kemungkinan naiknya Dana Desa (DD) dari pusat. Sedangkan pertanyaan dari warga dan kelompok tani antara lain terkait kesulitan memperoleh bibit unggul, hama dan masalah pupuk.
Endro meminta masyarakat Pesawaran agar menggunakan hak pilihnya secara baik dalam Pilkada, tidak boleh Golput. Karena bupatilah merupakan pemimpin tertinggi pemerintahan ditingkat Kabupaten. Bupati dan wakil bupati yang menjalankan kebijakan pembangunan dan perekonomian di daerah. Baik dan buruknya kinerja kepala daerah akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Bupati yang terpilih nanti akan menjalankan pemerintahannya berdasarkan Pancasila, UUD tahun1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Sosialisasi 4 pilar MPR RI ini dimaksudkan agar masyarakat mampu menjadikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ini sebagai pegangan dalam mengontrol dan mengevaluasi pemerintahan daerah saat ini dan juga pemerintahan daerah yang akan datang hasil pilkada. Tentunya juga untuk mengingatkan juga kepada kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Ini perlu ditegaskan, apalagi ada kepala desa hadir disini,” kata Endro.
“Oleh karena itu, khususnya warga dan kelompok tani yang hadir ini, mulai sekarang berembug, berdiskusi menentukan kriteria calon kepala daerah yang akan dipilih yang mampu mengemban amanat petani,” tegas Endro yang juga dosen di kampus pahlawan reformasi Universitas Trisakti Jakarta ini.
Endro melanjutkan bahwa sosok bupati yang dibutuhkan oleh masyarakat Pesawaran tentunya sosok yang cerdas menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan pendapatan petani. “Yang hadir disini mayoritas petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian Kakao dan kopi. Tentunya sosok bupati yang diharapkan adalah sosok yang mampu mengeluarkan kesulitan petani dari permasalahan bibit, hama dan pupuk,” pungkas Endro yang merupakan Insinyur Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini. (*)
