SIANG itu, ponsel saya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk ke grup wartawan. Isinya rilis resmi, ucapan selamat Hari Pers Nasional dari seorang pejabat, lebih tepatnya pimpinan instansi di bidang pengawasan. Nama dan jabatan, tentu saja mentereng.
Saya membaca pelan-pelan.
Kalimatnya tertata rapi. Tentang pers sebagai pilar demokrasi. Tentang integritas, profesionalisme, independensi. Tentang pentingnya verifikasi di era digital. Tentang bahaya hoaks.
Semua terdengar indah. Terlalu indah, bahkan.
Saya tersenyum tipis. Karena beberapa waktu sebelumnya, ketika saya mencoba mengonfirmasi, pesan saya tak dilihat, “borok-borok” dibaca, apalagi dibalas. Telepon pun tak diangkat. Akses mendadak rapat. Padahal, saya hanya meminta pandangan soal kebijakan daerah. Oh..mungkin beliau sibuk.
Hari itu, saya diingatkan bahwa pers penting. Tapi di hari-hari lain, (menurut keyakinan saya) kehadiran pers sering dianggap mengganggu.
Ironi semacam ini bukan barang baru. Ia berulang tiap tahun, seperti ritual. Saat 9 Februari tiba, para pejabat ramai-ramai memuji kebebasan pers. Kamera dipersilakan. Mikrofon diterima. Kata “demokrasi” diucapkan dengan lancar.
Namun ketika pertanyaan berubah kritis, ketika data diminta lebih detail, ketika publik butuh jawaban yang tidak normatif, ruang menjadi sempit. Wartawan dianggap terlalu tajam. Terlalu cerewet. Terlalu ingin tahu.
Saya kembali membaca rilis itu.
Disebutkan bahwa pers harus menyajikan informasi akurat dan berimbang. Tentu. Tapi akurasi lahir dari keterbukaan data. Berimbang lahir dari akses pada narasumber. Jika akses dipersempit, bagaimana mungkin berita bisa lengkap? Informasi saja sulit.
Rilis itu juga menyinggung tantangan media sosial dan disinformasi. Betul, arus informasi liar memang mengkhawatirkan. Tapi ancaman terbesar bagi demokrasi bukan hanya hoaks. Ia juga bisa berupa sikap alergi terhadap pertanyaan.
Karena pertanyaan adalah jantung jurnalisme.
Tanpa pertanyaan, pers hanya menjadi papan pengumuman. Tanpa keberanian, ia berubah menjadi pengeras suara kekuasaan.
Tapi, tidak semua pejabat seperti itu. Ada yang terbuka. Ada yang siap diuji argumennya. Ada yang memahami bahwa kritik bukan serangan pribadi. Tapi ada pula yang hanya nyaman saat diberi panggung, bukan saat diuji data.
Hari Pers Nasional selalu disebut sebagai momentum refleksi. Tapi refleksi tak cukup hanya untuk wartawan. Ia juga harus menyentuh ruang-ruang rapat yang tertutup, meja-meja anggaran yang sensitif, dan kebijakan-kebijakan yang jarang disentuh publik.
Pers kuat bukan karena dipuji. Ia kuat karena diberi ruang untuk bekerja.
Rilis pagi itu akhirnya saya tulis ulang. Profesional. Netral. Sesuai kaidah. Karena begitulah tugas kami. Terlebih ada pesan WhatsApp pribadi yang masuk ke gadget saya, sebuah pesan dari penyebar rilis tersebut. “Ibuk minta dimuat berita yang digrub bang”.
Namun sebagai penulis, saya menyimpan satu catatan kecil, bahwa ucapan selamat tak pernah cukup jika akses masih dipersulit.
Pujian tak berarti jika transparansi masih setengah hati.
Dan Hari Pers Nasional seharusnya bukan hanya tentang kata-kata manis di atas kertas, melainkan tentang keberanian menerima kamera dan pertanyaan, bahkan ketika keduanya datang tanpa undangan..Tabiik
