Bandarlampung (LW): Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung, yang juga anggota DPRD Dapil III Kemiling, Langkapura, dan Rajabasa, menggelar kegiatan serap aspirasi bersama masyarakat Rajabasa Jaya. Acara yang berlangsung pada Kamis pagi ini, turut dihadiri belasan Ketua RT setempat.
Salah satu topik utama dalam diskusi tersebut adalah masalah fasilitas kesehatan, khususnya mengenai pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Rajabasa Jaya. Masyarakat setempat curhat ke Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung ini terkait minimnya fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, khususnya Puskesmas rawat inap.
“Rajabasa Jaya cukup luas, dan kami melihat adanya lahan milik Pemkot yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan puskesmas rawat inap. Ini akan sangat membantu masyarakat, mengingat saat ini di Kota Bandarlampung, rasio puskesmas dengan jumlah penduduk masih sangat rendah, yakni 1 puskesmas untuk 38.000 jiwa,” ujar Ketua Komisi IV DPRD ini.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa usulan pembangunan puskesmas ini sebenarnya sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun untuk memastikan realisasinya pada tahun 2026, mereka akan terus mendorong dan mengupayakan agar usulan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah kota.
“Ini menjadi salah satu tugas kami. Untuk itu, kami akan menindaklanjuti usulan ini untuk segera dilakukan pembangunannya. Insyaallah 2026 bisa terealisasi,” ucap Asroni.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD juga menyinggung masalah fasilitas pemakaman yang sering terabaikan oleh pengembang perumahan, berdasarkan aspirasi yang datang dari masyarakat. Ia mengingatkan para pengembang rumah agar tidak hanya fokus pada pembangunan perumahan, tetapi juga memikirkan fasilitas pemakaman untuk warga yang membutuhkan.
“Jangan sampai ketika ada warga yang meninggal, mereka kesulitan mencari tempat pemakaman. Para pengembang harus punya inisiatif untuk menyiapkan lahan tambahan sebagai fasilitas pemakaman,” tegasnya.
Selain isu fasilitas fisik, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung juga menyampaikan keprihatinannya terkait masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS yang tidak aktif karena tidak dibayarkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak warga kesulitan saat memerlukan layanan kesehatan.
“Saat berobat, banyak masyarakat yang kesulitan karena kartu BPJS atau KIS mereka tidak aktif. Kami minta agar Pemkot lebih serius dalam memastikan bahwa warga yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan, mendapatkan akses yang layak,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk penggantian KTP atau KK yang digunakan untuk P2KM, masyarakat dapat mengurusnya di puskesmas, rumah sakit umum, atau rumah sakit swasta. Meskipun ada beberapa kendala administratif seperti rujukan, ia berharap agar proses tersebut dapat dipermudah dan dioptimalkan, mengingat pentingnya akses kesehatan bagi masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, isu pendidikan juga menjadi perhatian. Ketua Gerindra Bandarlampung ini juga menyarankan agar masyarakat melaporkan jika ada penahanan ijazah di sekolah negeri, karena hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk sekolah swasta, ia mendorong agar bisa ada negosiasi untuk memberikan keringanan bagi orang tua siswa yang terkendala pembayaran.
“Jika ada penahanan ijazah di sekolah negeri, orang tua harus segera melapor dan pihak sekolah harus memfasilitasi. Sedangkan di sekolah swasta, saya berharap bisa ada kebijakan keringanan bagi orang tua siswa,” ujarnya.
Terakhir, Ketua Komisi IV DPRD juga mengingatkan soal masalah banjir yang sering melanda kawasan Rajabasa Jaya. Ia meminta kepada Walikota Bandarlampung agar segera menuntaskan masalah banjir ini sebelum akhir 2025. Menurutnya, ini adalah masalah yang sudah terlalu lama dibiarkan, dan perlu ada upaya konkret untuk mengatasi banjir agar tidak merugikan masyarakat lebih lanjut.
“Saya sudah meminta kepada Walikota untuk segera menyelesaikan masalah banjir. Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut dan merugikan masyarakat. Harus ada solusi konkret di 2025,” tegasnya.
“Kami di DPRD akan terus berusaha untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Semoga, apa yang telah disampaikan dalam forum ini bisa segera terwujud dan memberi manfaat langsung bagi warga Rajabasa Jaya,” tutup Ketua Fraksi Gerindra Bandarlampung ini. (LW)
