Bandarlampung (LW): Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menggelar rapat daring dengan lima kementerian pada Selasa (29/4) pagi, guna membahas polemik anjloknya harga singkong yang tengah melanda Provinsi Lampung.
Rapat yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bappenas, serta Badan Pangan Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Mikdar diminta memaparkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi, baik oleh petani maupun industri pengolahan singkong di Lampung.
“Saya sampaikan semua keluhan yang ada, termasuk risiko jika regulasi tidak segera dibuat. Petani bisa beralih ke tanaman lain, dan pabrik-pabrik berpotensi tutup,” tegas Mikdar usai rapat.
Ia menegaskan bahwa DPRD Lampung, khususnya melalui Pansus Singkong, berkomitmen kuat untuk mencari solusi terbaik bagi petani dan pelaku industri.
Menurut Mikdar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal juga disebut aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna mempercepat penyelesaian masalah ini.
“Setiap kementerian menyampaikan pandangannya, dan akhirnya disepakati bahwa isu ini akan ditindaklanjuti secara lebih komprehensif melalui rapat lintas kementerian,” tambah Mikdar.
Ia mengatakan, hasil pertemuan tersebut akan dibawa ke rapat tingkat menteri dan dirumuskan menjadi langkah konkret, termasuk penetapan regulasi harga dasar dan skema kemitraan antara petani dan industri.
Bahkan, menurut Mikdar, komitmen dan hasil dari koordinasi ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Langkah ini adalah bentuk komitmen kami di DPRD Lampung dalam memperjuangkan kesejahteraan petani singkong. Kita sama-sama berharap agar polemik ini segera berakhir. Untuk masyarakat, mohon doanya,” tutup Mikdar. (*)
