Bandar Lampung (LW): Pembangunan sering kali terlihat dari kota. Lampu terang, jalan lebar, dan lalu lintas yang rapi menjadi etalase kemajuan. Namun di Lampung, arah itu perlahan dibalik: bukan lagi kota yang dikejar, melainkan kabupaten yang dikuatkan.
Data 2026 berbicara jelas. Kemantapan jalan provinsi melonjak dari 79,79 persen pada 2025 menjadi 85,46 persen. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan jejak kerja panjang di ruas-ruas yang selama ini tersebar jauh dari pusat kota, melintasi kebun, sawah, hingga jalur distribusi yang menjadi denyut ekonomi masyarakat desa.
Lonjakan paling terasa justru terjadi di kabupaten. Lampung Tengah hampir menyentuh sempurna dari 89,15 persen ke 99,22 persen. Lampung Timur dan Mesuji bahkan sudah mencapai 100 persen. Sementara Pringsewu terus menanjak ke 92,30 persen.
Di sisi lain, wilayah yang sebelumnya tertinggal mulai mengejar. Tulang Bawang bergerak dari 49,03 persen ke 63,77 persen. Way Kanan naik dari 58,74 persen menjadi 67,10 persen. Perlahan, peta ketimpangan mulai diratakan.
Fakta ini mengubah cara pandang: beban terbesar pembangunan jalan provinsi memang bukan berada di kota, melainkan di kabupaten—di jalur panjang yang lebih kompleks, lebih menantang, sekaligus lebih menentukan.
Langkah itu diperkuat oleh kerja teknis di lapangan. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) menggarap 29 titik proyek strategis sejak awal tahun, hampir seluruhnya menyasar ruas jalan provinsi di kabupaten. Penanganannya tidak lagi sekadar tambal sulam, melainkan rekonstruksi total, penguatan struktur, hingga pelebaran jalan untuk menjawab kebutuhan mobilitas yang terus tumbuh.
Keseriusan itu juga tampak dari kehadiran langsung Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang meninjau sejumlah ruas prioritas di Way Kanan. Tiga jalur—Kasui–Air Ringkih, Simpang Soponyono–Serupa Indah, dan Tegal Mukti–Tajab—menjadi gambaran konkret arah pembangunan yang kini bergerak ke wilayah kabupaten. Dengan total anggaran mencapai Rp172,2 miliar untuk tujuh paket pekerjaan, investasi itu ditegaskan sebagai penguatan tulang punggung konektivitas daerah.
Di balik angka dan proyek, ada dampak yang mulai terasa nyata. Jalan yang lebih mantap berarti biaya distribusi hasil panen yang lebih rendah. Akses pasar terbuka lebih luas. Mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat dan aman. Ekonomi desa bergerak dengan ritme yang lebih pasti.
Kabupaten, yang selama ini sering berada di pinggir narasi pembangunan, kini justru menjadi pusat perhatian. Dari sanalah hasil bumi bergerak, logistik mengalir, dan konektivitas antarwilayah terbentuk.
Ketika jalan di kabupaten semakin kuat, pembangunan tidak lagi bertumpu pada satu titik. Ia menyebar, merata, dan saling terhubung, yakni dari desa ke kota, dari pinggiran ke pusat.
Dan di situlah arah baru pembangunan Lampung mulai terlihat. Bukan sekadar membangun jalan, tetapi merajut wilayah menjadi satu kesatuan yang utuh. (*)
