Bandarlampung (LW): Program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi salah satu instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di desa. Namun, di Provinsi Lampung dari total 2.651 koperasi yang terbentuk, belum semuanya beroperasi secara aktif.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan Koperasi Merah Putih di daerah harus segera difungsikan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Ia bahkan mendorong program ini dikolaborasikan dengan agenda prioritas lain, seperti Kampung Nelayan Merah Putih.
“Kita berharap Kampung Nelayan Merah Putih bisa berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk menunjang perekonomian masyarakat,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung ini, Kamis (18/9).
Fatikhatul menyebut, pemerintah pusat sudah menyiapkan dana besar untuk menopang program ini. Menteri Keuangan RI bahkan mengalokasikan Rp200 triliun melalui bank Himbara yang salah satunya dapat dimanfaatkan oleh Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari paket kebijakan pemerintah yang saling terkait, mulai dari Koperasi Merah Putih, Nelayan Merah Putih, hingga program makan bergizi gratis.
“Semua program ini harus kita kawal bersama agar benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Fatikhatul mengakui masih ada hambatan di tingkat daerah, terutama soal minimnya anggaran Dinas Koperasi Provinsi Lampung dalam melakukan pembinaan dan pendampingan koperasi.
“Dalam pembahasan APBD 2026, kami sudah memberi catatan khusus agar anggaran Dinas Koperasi diperkuat. Kalau tidak, pembinaan Koperasi Merah Putih akan terhambat,” tutupnya. (LW)
