Bandarlampung (LW): Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-343 Kota Bandarlampung, Anggota DPRD Kota Bandarlampung dari Fraksi Gerindra, Dewi Mayang Suri Djausal, menyampaikan apresiasi sekaligus refleksi kritis terhadap arah pembangunan kota. Di tengah perayaan usia yang semakin matang, ia menilai Bandarlampung telah menunjukkan sejumlah capaian positif, namun tetap harus mengejar keseimbangan antara kemajuan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota, terutama langkah Pemkot dalam pembangunan. Ini adalah langkah maju yang harus kita dukung bersama,” ujar Dewi Mayang dalam keterangannya kepada media, Selasa (17/6).
Namun, menurut Dewi Mayang, usia 343 tahun adalah momentum untuk introspeksi mendalam. Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan kota bukan hanya sebatas pada pembangunan fisik, tetapi juga pada seberapa besar dampak kebijakan terhadap kualitas hidup warga.
“Pembangunan tidak boleh hanya bersifat fisik. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu lebih serius memperhatikan kebijakan yang pro-rakyat, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, hingga penataan ruang kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Sebagai kota yang terus berkembang, Ia mengingatkan pentingnya arah pembangunan yang inklusif dan merata. Ia menyuarakan perlunya perhatian lebih pada wilayah-wilayah pinggiran yang selama ini masih tertinggal dalam arus pembangunan utama.
“Pembangunan yang tidak merata hanya akan memperlebar kesenjangan. Pemerataan adalah wajah sejati keadilan sosial,” ucap anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung ini.
Lebih lanjut, Dewi Mayang menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi sangat penting untuk memastikan program-program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Kami di DPRD siap terus bersinergi, mengawal dan mendukung program-program Pemkot yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sinergi yang sehat akan melahirkan kebijakan yang responsif dan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.
Dewi juga mengingatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dibangun di atas fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menilai, kepercayaan publik hanya dapat tumbuh jika masyarakat diberi ruang untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan.
“Kita tidak bisa bicara tentang pembangunan berkelanjutan jika partisipasi masyarakat diabaikan. Warga harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Mereka bukan objek, tetapi subjek dari perubahan,” pungkasnya. (LW)
