Bandarlampung (LW): Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menyedot perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada pemberhentian Yus Bariah dan penunjukan Abdul Aziz sebagai pengganti—bukan Binti Amanah atau Noverisman Subing yang secara suara lebih tinggi.
Proses PAW ini dinilai sarat kepentingan politik, berjalan tertutup, dan minim partisipasi publik. Abdul Aziz sendiri diketahui merupakan sepupu dari Ketua PKB Lampung, Chusnunia Chalim atau yang akrab disapa Nunik.
Hal ini memunculkan tanda tanya besar: Mengapa bukan Binti Amanah atau Noverisman Subing yang ditunjuk? Terlebih, keduanya berada di urutan ketiga dan keempat perolehan suara terbanyak, sedangkan Abdul Aziz berada di posisi kelima.
Diketahui, Noverisman Subing mengundurkan diri karena merasa jengah dengan dinamika politik internal PKB Lampung yang dinilai kental dengan praktik nepotisme politik dinasti.
Namun yang mengejutkan justru datang dari Binti Amanah. Saat dikonfirmasi, ia mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya telah diberhentikan dari keanggotaan PKB.
“Saya tidak tahu kalau saya diberhentikan dari PKB seperti yang diberitakan media online. Justru saya baru tahu setelah munculnya SK PAW atas nama Ibu Yus Bariah,” ungkap Binti saat dihubungi, Minggu (20/04/2025).
Merasa kaget dan tidak pernah diberi kabar sebelumnya, Binti mengaku langsung menemui Ketua Dewan Syuro PKB Lampung, KH Syakroni. Namun, hasilnya nihil.
“Saya sudah silaturahmi dan bertanya langsung ke KH Syakroni. Beliau bilang tidak tahu-menahu dan tidak diajak bicara soal pemberhentian saya,” jelas Binti.
Tak hanya itu, ia juga mencoba menghubungi Ketua PKB Lampung, Chusnunia (Nunik), lewat WhatsApp untuk meminta klarifikasi. Namun, hingga kini pesan tersebut belum mendapat tanggapan.
Binti menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan pemanggilan atau teguran resmi dari partai. Ia pun mempertanyakan alasan di balik pemecatannya.
“Kalau saya diberhentikan tanpa diberi tahu, saya tentu bertanya-tanya. Salah saya apa? Sampai sejauh mana kesalahan saya, kok bisa langsung diberhentikan? Padahal, saya tidak pernah dipanggil atau dimintai klarifikasi oleh partai,” tuturnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini dirinya masih menunggu surat resmi pemberhentian sebagai bentuk kejelasan dan penghormatan atas haknya sebagai kader partai.
“Dalam kasus ini, saya hanya minta kejelasan. Saya berhak menerima surat resminya. Itu hak saya,” pungkasnya. (*)
