Lampung Selatan (LW): Sorotan soal waktu pelaksanaan rapat tak menggoyahkan sikap Panitia Khusus (Pansus) dalam pembahasan LKPJ Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025. Di tengah kritik soal jadwal yang bergeser, Pansus justru menegaskan satu hal, proses tetap berjalan dalam koridor aturan.
Ketua Pansus LKPJ, Amelia Nanda Sari, meluruskan anggapan bahwa keterlambatan mencerminkan lemahnya kinerja. Ia menyebut, dinamika yang terjadi bukan soal disiplin waktu semata, melainkan bagian dari mekanisme yang sah dalam forum resmi.
“Rapat sebelumnya tidak ditutup, tetapi diskors. Artinya ini masih satu rangkaian pembahasan yang berlanjut dan sesuai tata tertib,” ujar Amel, Rabu (8/4) malam.
Penjelasan itu sekaligus menegaskan bahwa apa yang terlihat sebagai “keterlambatan” sejatinya adalah kelanjutan proses yang belum rampung. Skorsing, kata dia, menjadi ruang untuk memperdalam materi agar tidak sekadar formalitas.
Di balik sorotan tersebut, Pansus mengklaim ritme kerja justru berlangsung intens. Pembahasan disebut kerap melewati batas jam kerja.
“Yang dikejar bukan sekadar tepat waktu, tapi kualitas. Ini menyangkut akuntabilitas anggaran, jadi harus dibedah secara serius,” tegas Ketua Fraksi Gerindra Lamsel ini. (LW)
