Bandarlampung (LW): Aksi masa digelar Forum Peduli Pemajuan Kebudayaan Lampung (FPPKL) di depan Kantor Dinas Kependidikan Dan Budaya Lampung Rabu (1/12) lalu, mengundang keprihatinan Anggota DPRD Provinsi Lampung Ade Utami Ibnu.
Dalam keterangan pers nya, Jumat (3/12) Ketua Fraksi PKS Lampung ini menyoroti minimnya perhatian pemerintah kepada para pelaku seni, seperti kurang adanya ruang yang diberikan kepada para pelaku seni untuk mengekspresikan hasil karyanya. Hal tersebut terlihat dengan adanya tarikan retribusi atau sewa gedung teater tertutup, gedung teater terbuka, gedung pameran dan gedung olah seni di Tambud bagi seluruh pelaku seni.
Menurutnya, kurangnya pendapatan daerah bukan berarti sektor seni dan budaya harus dilakukan pengutan biaya atau tarikan retribusi, apabila dibutuhkan biaya perawatan perlu dikomunikasikan lebih lanjut. Selain itu, seluruh elemen harus lebih serius menjadikan Lampung menjadi Provinsi seni dan budaya.
“Seni dan budaya jangan hanya dipandang dari sisi komersil atau sebagai sebuah produk tetapi jadikan seni dan budaya itu sebagai kebutuhan hidup bahwa kita semua ini sudah diwariskan oleh nenek moyang dengan seni dan budaya yang sangat agung bersumber dari kearifan lokal. Sehingga, seni dan budaya harus terus muncul dalam kehidupan kita,” jelasnya.
Dalam pertemuannya dengan Dewan Kesenian Lampung yang diterima langsung oleh Ketua DKL Satria Bangsawan dan Ketua Akademi Lampung Ansori Djausal. Ade menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh pelaku seni dan akan bersinergi bersama mendorong Gubernur agar dapat mengeluarkan Perda terkait seni dan kebudayaan agar Gubernur Lampung memfasilitasi dan memberi apresiasi kepada seluruh pelaku seni dan budaya. (*)
