Bandarlampung (LW): Fraksi Gerindra DPRD Bandarlampung, menyoroti serius persoalan pelayanan kesehatan di Kota Bandarlampung yang dinilai tidak maksimal akibat tunggakan pembayaran dari Pemerintah Kota kepada sejumlah fasilitas kesehatan.
Dalam keterangannya, Ketua Fraksi Gerindra Bandarlampung Asroni Paslah menyebut bahwa pelayanan kesehatan, terutama yang menggunakan program P2KM (Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat), masih mengalami berbagai kendala di lapangan. Salah satunya terjadi ketika pasien berobat menggunakan KTP dan KK ke rumah sakit swasta namun tidak mendapatkan layanan yang semestinya.
“Saya baru saja bertemu salah satu pasien yang menggunakan program P2KM. Mereka dirujuk ke rumah sakit swasta, tapi ditolak dengan alasan tidak ada alat. Padahal kita tahu rumah sakit tersebut sebenarnya lengkap, apalagi hanya untuk operasi biasa,” ujar Asroni, Kamis (17/4).
Ia menduga alasan penolakan tersebut tak lepas dari tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan oleh Pemkot Bandarlampung kepada rumah sakit.
“Kalau kita lihat, tunggakan-tunggakan ini menjadi faktor utama. Terakhir kami periksa, total tunggakan di beberapa puskesmas dan rumah sakit swasta di Bandarlampung mencapai hampir Rp42 miliar. Bahkan untuk Rumah Sakit Kota, pembayaran baru dilakukan sekitar pertengahan Juni 2023. Kalau dihitung, tunggakan di rumah sakit bisa mencapai sekitar Rp18 miliar,” jelasnya.
Asroni berharap Pemkot Bandarlampung menjadikan persoalan ini sebagai prioritas agar pelayanan kesehatan kembali berjalan prima. Ia juga meminta sikap tegas dari Wali Kota Bandarlampung untuk segera menuntaskan tunggakan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban hanya karena persoalan administratif. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar. Kami mendorong Pemkot segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan ini agar pelayanan tak terhambat lagi,” tegasnya.
Asroni juga mempertanyakan kejelasan anggaran dari Pemkot untuk menyelesaikan persoalan ini, dan berharap pada tahun anggaran berjalan atau berikutnya, ada solusi konkret yang diberikan oleh pemerintah kota. (LW)
