Santri adalah wajah masa depan bangsa, penjaga nilai, moral, dan persaudaraan. Semangat harus terus menyala menjadi penerang di tengah gelapnya zaman.
Bandarlampung (LW): Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menegaskan bahwa peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 harus menjadi titik balik komitmen negara terhadap pemberdayaan pesantren. Menurutnya, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi benteng moral bangsa yang selama ini melahirkan generasi berakhlak, berilmu, dan berjiwa kebangsaan.
“Sejak dahulu pesantren menjadi benteng moral yang menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Di tengah derasnya arus modernisasi, pesantren tetap teguh menjaga tradisi dan kearifan yang diwariskan para ulama,” ujar Maulidah, Rabu (22/10).
Maulidah menekankan bahwa perhatian pemerintah harus hadir dalam bentuk kebijakan konkret, mulai dari penguatan regulasi, alokasi anggaran yang memadai, hingga dukungan pemberdayaan di sektor pendidikan, ekonomi, dan digitalisasi pesantren.
Ia juga mengapresiasi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang disebut sebagai “kado Hari Santri” dari Presiden Prabowo. Kebijakan ini dinilainya sebagai sinyal kuat kehadiran negara dalam memastikan pesantren bisa berkembang secara lebih terarah.
“Adanya Ditjen Pesantren diharapkan menjadi wujud dukungan pemerintah agar perhatian terhadap pengembangan pesantren dilakukan secara spesifik dan menyeluruh,” katanya.
Sebagai figur yang lahir dan besar di lingkungan pesantren, Maulidah menyebut kedekatan emosionalnya dengan dunia santri tak hanya soal pendidikan, tetapi pengalaman hidup.
“Bagi saya, pesantren bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan rumah bagi jiwa. Di sanalah makna ketulusan, kesabaran, dan perjuangan terbentuk. Karena itu pemerintah wajib memberikan porsi perhatian yang proporsional dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan pesantren hari ini jauh lebih kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur, adaptasi teknologi, hingga kebutuhan kemandirian ekonomi. Ia menegaskan bahwa pesantren membutuhkan dukungan konkret agar mampu bertransformasi tanpa kehilangan ruh keulamaannya.
Lebih jauh, Maulidah mengingatkan bahwa HSN bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum meneguhkan kembali semangat Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, ketika santri dan ulama ikut mempertahankan kemerdekaan bangsa.
“Santri sejak dulu bukan hanya penjaga iman, tetapi penjaga persatuan dan kemanusiaan. Hari ini santri dituntut menjadi pelopor perubahan, termasuk dalam dunia digital dan sosial,” pungkas anggota Fraksi PKB DPRD Lampung tersebut. (*)
