Lampung Tengah (LW): Kegiatan Reses Tahap IV Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, di dua titik Kabupaten Lampung Tengah, berubah menjadi ajang curahan hati warga. Mulai dari ketimpangan insentif guru TK dan PAUD, hingga keresahan mendalam soal peredaran narkoba yang disebut sudah menyasar anak sekolah dasar.
Dalam kegiatan yang digelar di Desa Tyas Bangun dan Desa Haji Pemanggilan, Selasa (11/11), ratusan warga antusias menyampaikan keluhan mereka langsung kepada Munir.
Guru TK dan PAUD di wilayah setempat mengeluhkan belum adanya keadilan dalam pemberian insentif maupun program bantuan pendidikan. Mereka menyoroti tidak adanya akses bagi siswa TK/PAUD untuk menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Program Indonesia Pintar (PIP).
“Guru TK/PAUD berharap ada keadilan. Mengapa siswa TK/PAUD tidak mendapat MBG dan tidak bisa diusulkan PIP?” ujar Munir menirukan keluhan warga.
Keluhan juga datang dari guru sekolah swasta yang berharap bisa ikut mendaftar PPPK tanpa harus keluar dari sekolah asal mereka.
Namun, yang paling menyita perhatian adalah keresahan warga terhadap maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Anak Tuha. Kepala Kampung Haji Pemanggilan, Jahri Efendi, bahkan menyebut narkoba telah merasuki kalangan pelajar tingkat SD dan SMP.
“Kami sudah sangat resah. Bahkan anak SD dan SMP sudah ada yang memakai narkoba di desa ini. Kami minta Kapolda Lampung turun langsung menangani,” tegas Jahri dalam forum.
Menanggapi berbagai keluhan itu, Munir berjanji akan menindaklanjutinya dengan serius. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menanggulangi peredaran narkoba di pedesaan.
Selain menyerap aspirasi, Munir juga menyerahkan bantuan simbolis Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 65 siswa di SMP Islam Tyas Bangun dan 504 siswa di Desa Haji Pemanggilan, serta bantuan perlengkapan olahraga dan dana rehabilitasi fasilitas sosial.
“Tahun depan, anggaran pembangunan jalan provinsi di Lampung Tengah juga akan meningkat dua kali lipat, dari Rp92 miliar menjadi sekitar Rp180 miliar. Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan di DPRD dan pemerintah provinsi,” ujar Munir. (LW)
