Bandarlampung (LW): Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar turun langsung menemui seratusan mahasiswa dari berbagai kampus yang menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD setempat, Senin (24/3/2025)
Giri merespons aspirasi mahasiswa yang menolak hasil revisi Undang-Undang (UU) TNI yang telah disahkan dan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang masih dalam proses pembahasan.
“Kami akan meneruskan aspirasi mahasiswa ini ke DPR RI karena sejati ini adalah produk DPR RI,” kata Giri.
Giri melanjutkan, mekanisme nanti, DPRD Lampung akan meneruskan empat tuntutan mahasiswa lewat surat resmi ke DPR RI.
“Sehingga untuk kekhawatiran mahasiswa ini tidak kami sampaikan, mekanismenya secara administrasi ada pencatatannya di Sekretariat DPRD Lampung, jadi semua orang bisa melihat,” lanjut Giri.
Diketahui, mahasiswa menilai bahwa UU TNI dan RUU Polri sangat berbahaya bagi demokrasi. Belum lagi, proses proses revisi UU TNI dilakukan diam-diam tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
Berikut empat tuntutan mahasiswa yang disampaikan di DPRD Lampung:
1. Mencabut UU TNI yang telah disahkan.
2. Menolak RUU Polri.
3. Mengecam dan menolak tindakan diskriminatif oleh aparat terhadap massa aksi
4. Mengecam DPR RI agar tidak mengesahkan UU secara tertutup dan diam-diam. (*)
