Lampung Tengah (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung DapilLampungTengah, Munir Abdul Haris, S.Sos.I, melaksanakan reses tahap III secara maraton di 12 titik di wilayah Lampung Tengah. Dalam kurun waktu 10 hari, mulai 23 Juli hingga 1 Agustus 2025, Munir menjangkau langsung warga di enam kecamatan untuk menyerap aspirasi sekaligus menyalurkan berbagai program bantuan, terutama di bidang pendidikan.
Salah satu agenda utama dalam reses ini adalah penyerahan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi untuk 25.363 siswa dari jenjang SD hingga SMK. Total nilai bantuan mencapai Rp19,2 miliar, yang disalurkan langsung ke rekening siswa. Munir menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan hasil pengawalan dan kolaborasi dengan anggota DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Kadafi, serta atas instruksi Ketua DPW PKB Lampung, Hj. Chusnunia Chalim. “Alhamdulillah, ini adalah hak anak-anak kita. Saya mohon digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan sekolah, bukan untuk beli lipstik atau skincare ibunya,” ucap Munir di hadapan warga Bangun Rejo, usai reses.
Munir juga mengingatkan kepala sekolah, operator, kepala kampung, dan bhabinkamtibmas untuk ikut mengawal distribusi bantuan agar tidak ada potensi pungutan liar. Ia menegaskan bahwa program ini harus benar-benar sampai ke tangan siswa tanpa potongan. “Kalau ada oknum yang bermain, tolong segera laporkan ke aparat hukum. Jangan sampai perjuangan ini ternoda oleh ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas anggota Komisi III DPRD Lampung ini.
Tak hanya fokus pada pendidikan, Munir juga menyampaikan hasil perjuangannya dalam pembangunan infrastruktur. Untuk tahun 2025, Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi pembangunan 10 ruas jalan provinsi dengan total nilai Rp97,2 miliar—jumlah terbesar dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain Seputih Surabaya–Sadewa, Kalirejo–Bangun Rejo, Gunung Sugih–Padang Ratu, hingga Metro–Kota Gajah. “Luas wilayah kita tidak sebanding dengan kekuatan anggaran. Maka kita harus pintar-pintar memperjuangkan prioritas pembangunan,” ujar Munir.
Di sektor pendidikan, Munir juga aktif mengawal program KIP Kuliah. Ia menyampaikan bahwa kini tidak ada alasan lagi bagi anak-anak Lampung Tengah untuk tidak melanjutkan kuliah karena alasan biaya. “Kuliah gratis dan masih dapat uang saku sampai Rp1,2 juta per bulan. Tahun ini ada tujuh anak dari Lampung Tengah yang berhasil mendapatkan program ini. Ke depan harus lebih banyak lagi,” katanya, sembari mengajak para orang tua untuk terus mendukung anak-anaknya yang punya cita-cita tinggi.
Kunjungan reses Munir juga mengungkap persoalan lama yang belum terselesaikan, salah satunya status wilayah SP 1, SP 2, dan SP 3 Way Terusan yang sejak program transmigrasi tahun 1998 belum juga menjadi desa definitif.
“Ini sudah hampir tiga dekade, tapi statusnya belum jelas. Bahkan listrik baru masuk 2023. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya akan perjuangkan status desa ini sampai tuntas, tapi warga harus bersatu dan solid,” ujar Munir yang juga dikenal sebagai mantan Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dalam kesempatan reses tersebut juga, Munir turut mensosialisasikan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025. Ia mengingatkan masyarakat bahwa ini adalah kesempatan terakhir sebelum data kendaraan yang menunggak dua tahun akan dihapus permanen. “Bayar pajak bukan cuma soal kewajiban, tapi bentuk partisipasi nyata dalam pembangunan. Kalau PAD meningkat, makin banyak jalan yang bisa kita bangun,” jelasnya.
Ia juga mendorong Gubernur Lampung agar APBD 2026 memprioritaskan belanja publik dari PKB untuk infrastruktur. “Kita dorong agar uang dari PKB kembali ke rakyat dalam bentuk jalan mulus,” tegasnya.
Dalam agenda reses yang dilaksanakan di SP 2 Way Terusan, anggota DPRD Lampung Tengah, Munir, menerima keluhan dari warga terkait ketidakjelasan status wilayah tempat tinggal mereka. Warga menjelaskan bahwa sejak mengikuti program transmigrasi lokal pada tahun 1998 hingga 2000 di SP 1, SP 2, dan SP 3 Way Terusan, hingga kini mereka belum juga memperoleh status sebagai desa definitif. Padahal, sesuai regulasi, maksimal dalam waktu lima tahun setelah program transmigrasi, wilayah tersebut seharusnya sudah bisa ditetapkan sebagai desa.
Sudah 28 tahun berlalu, namun warga masih menunggu kepastian. Bahkan akses dasar seperti listrik baru bisa dinikmati pada tahun 2023 setelah perjuangan panjang dan penuh tantangan. Menanggapi hal tersebut, Munir menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal perjuangan warga Way Terusan agar wilayah tersebut bisa segera diakui secara resmi sebagai desa.
“Saya akan berjuang semaksimal kemampuan saya agar desa ini menjadi desa definitif. Kuncinya adalah seluruh warga harus kompak, bersatu, dan tidak mudah dipecah belah. Mari fokus berjuang bersama demi kedaulatan desa. Insya Allah, karena ini perjuangan untuk kebenaran dan keadilan, semesta akan berpihak pada kita. Jangan mudah menyerah,” ujar Munir.
Munir yang juga dikenal sebagai mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menekankan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal status administratif, tapi juga soal harga diri dan keadilan bagi warga yang sudah puluhan tahun tinggal dan membangun wilayah tersebut.
Dalam kesempatan reses yang lain di Desa Purwosari, Kecamatan Padang Ratu, Munir juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Ia mengungkapkan rasa syukur atas terealisasinya pembangunan ruas jalan Purwosari–Poncowarno tahun ini.
“Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati kita, Mas Dito, yang tahun ini akhirnya membangun ruas jalan Purwosari–Poncowarno. Ini adalah hasil perjuangan bersama—berkat kekompakan para alumni, dukungan DPRD, dan kepedulian Mas Ardito,” tutur Munir.
Ia menambahkan bahwa Desa Purwosari merupakan desa yang sangat istimewa. Di desa ini berdiri pondok pesantren tertua di Lampung yang telah mencetak puluhan ribu alumni yang tersebar di seluruh penjuru tanah air dan menjadi tokoh-tokoh lokal di daerahnya masing-masing. Setiap tahun, desa ini menjadi tuan rumah perhelatan akbar Khaul Syekh Abdul Qodir Al-Jailani yang dihadiri hampir 100 ribu orang dari berbagai daerah. Dengan banyaknya santri yang menetap, perputaran ekonomi di desa ini pun sangat dinamis, dengan aliran dana miliaran rupiah setiap bulan untuk kebutuhan para santri.
Karena peran dan kontribusinya yang besar, Munir berharap Desa Purwosari bisa mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan jalan bukan berada dalam wilayah kerja langsungnya, ia tetap akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada bupati dan mendorong agar perhatian terhadap desa ini terus ditingkatkan.
“Desa ini istimewa, maka sudah sewajarnya mendapat perlakuan istimewa juga. Saya pernah lima tahun mondok di sini, dan saya tahu betul seberapa besar pengaruh pondok ini bagi Lampung dan Indonesia,” pungkas Munir. (LW)
