Bandarlampung (LW): Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Lampung menyatakan kesiapan untuk mendukung program swa sembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditargetkan dapat tercapai selambat-lambatnya pada tahun 2027 mendatang.
Beras, sebagai komoditas strategis dan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, menjadi fokus utama dalam upaya mendukung stabilitas harga pangan, khususnya beras. Perpadi Lampung berkomitmen untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional, dengan memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan harga beras di pasaran.
Ketua Dewan Pembina Perpadi Lampung, H. Faisol Djasual, mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan khusus dengan Ketua DPD Perpadi Lampung, Midi Iswanto, serta Bendahara Puji Sartono dan pengurus lainnya. Faisol menekankan bahwa Perpadi harus menjadi barometer dalam menciptakan stabilisasi harga beras nasional.
Faisol juga memberikan arahan konkrit bagi Perpadi Lampung untuk menjalankan beberapa langkah strategis, di antaranya:
1. Menginventarisasi data pengusaha penggiling padi serta menghitung jumlah panen padi di Lampung setiap tahunnya.
2. Mengkalkulasi kebutuhan atau penyerapan padi oleh Bulog dan mengkoordinasikan penyaluran padi lokal ke pasar yang tepat.
3. Mensinergikan Perpadi dengan program-program pemerintah daerah untuk mendukung ketahanan pangan.
Sebagai informasi, Perpadi baru saja mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI yang dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan di Solo, Jawa Tengah, dengan lebih dari 1500 peserta dari seluruh Indonesia. Hasil Munas ini menyepakati beberapa rekomendasi penting, di antaranya:
1. Amandemen AD/ART yang akan dibahas dalam Rakernas.
2. Pembatasan atau peniadaan modal asing dalam industri pabrik beras.
3. Percepatan pemberian kredit usaha alsintan dengan syarat yang lebih mudah dan murah, serta kelonggaran untuk anggota yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran kredit.
4. Peningkatan standar pembelian beras untuk menjamin kualitas dan kesejahteraan petani.
5. Pembatasan atau penghentian impor beras.
Bendahara DPD Perpadi Lampung, Puji Sartono, turut mendukung penuh hasil rekomendasi Munas tersebut, terutama terkait pembatasan impor beras, sebagai langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di Lampung. Puji Sartono, yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Selatan, menegaskan bahwa pihaknya akan mensosialisasikan hasil Munas tersebut kepada para petani, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani. (*)
