Bandarlampung (LW): Ancaman Penyakit Mulut dan Kuku kembali menjadi perhatian serius. Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyoroti potensi celah pengawasan dalam distribusi vaksin yang dinilai rawan tidak tepat sasaran.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung itu mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan sekitar 169 ribu dosis vaksin PMK untuk ternak di seluruh Lampung. Namun, ia mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan di lapangan.
“Jangan sampai kita kecolongan,” tegasnya, Jumat (27/3).
Menurutnya, kunci utama pencegahan bukan hanya pada ketersediaan vaksin, melainkan pada akurasi distribusi dan pemetaan wilayah rawan. Ia menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki data lengkap sebaran ternak hingga tingkat kabupaten/kota, termasuk kelompok-kelompok binaan penerima bantuan.
“Harusnya sudah terdata jelas titik rawan itu di mana. Dari situ vaksinasi bisa diarahkan secara tepat sasaran, bukan sekadar menyebar tanpa kontrol,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap lalu lintas ternak, termasuk potensi masuknya penyakit melalui impor. Meski proses karantina dan verifikasi administrasi disebut sudah berjalan, ia meminta pengawasan diperketat agar tidak menjadi celah baru penyebaran PMK.
Pasca-Lebaran, Komisi II DPRD Lampung berencana memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran PMK ke depan.
“Ini bukan sekadar program vaksinasi. Ini soal ketahanan peternakan kita. Kalau pengawasannya lemah, vaksin sebanyak apa pun bisa jadi sia-sia,” pungkasnya. (LW)
