Bandarlampung (LW): Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa Sepulau Raya, di Kelurahan Nyunyai, Kecamatan Rajabasa, Minggu (1/3), berubah menjadi forum curhat warga. Mulai dari banjir yang kian parah, menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai minim, hingga nasib kader posyandu yang belum sejahtera, mencuat dalam dialog terbuka tersebut.
Salah satu warga, Rohaya, mengungkapkan Nyunyai hampir selalu kebanjiran meski hujan turun dalam waktu singkat. Kondisi drainase yang sempit dan tersumbat disebut menjadi penyebab utama.
“Mayoritas daerah Nyunyai ini banjir, hujan sebentar sudah banjir. Kami tidak tahu apa penyebabnya, yang jelas siring sangat kecil dan mampet,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Andika mengajak warga kembali menghidupkan budaya gotong royong untuk mengatasi persoalan lingkungan secara bersama-sama, sembari memastikan permasalahan drainase akan disampaikan ke pemerintah kota dan provinsi.
“Mari kita semangat lagi bergotong royong. Pak RT harus aktif menghidupkan gotong royong. Persoalan ini akan kami catat dan kami sampaikan ke pemerintah,” tegasnya.
Tak hanya banjir, program MBG juga menjadi sorotan. Warga menilai menu yang diterima siswa selama Ramadan jauh dari kata layak. Apri, warga setempat, menyebut dapur MBG berada di Gang Cengkeh, Rajabasa, namun porsi yang diterima siswa dinilai sangat minim.
“Bukan tidak bersyukur, tapi menu MBG yang diterima anak SMP 22 di Rajabasa hanya dua buah kurma, sepotong jagung rebus, sembilan biji kacang. Besoknya paling diganti ayam seukuran jempol,” keluhnya.
Kritik juga datang dari kader posyandu yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengungkapkan honor kader hanya sekitar Rp500 ribu dan tidak dibayarkan rutin setiap bulan. Bahkan, dalam setahun kadang hanya tiga kali pembayaran.
Lebih memprihatinkan lagi, sejak adanya MBG, posyandu tidak lagi menerima Bantuan Makanan Tambahan (BMT) untuk balita. Akibatnya, kader harus patungan demi menyediakan makanan tambahan seperti kacang hijau bagi anak-anak.
“Honor kecil dan tidak rutin. BMT juga tidak ada lagi. Jadi kami sering iuran sendiri untuk memenuhi kebutuhan balita,” ujarnya.
Di Nyunyai terdapat tujuh posyandu dengan masing-masing lima kader. Keterbatasan fasilitas membuat sebagian perlengkapan harus dibuat secara swadaya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Andika menegaskan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui Komisi V DPRD Lampung. Ia juga memastikan akan memanggil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk meminta kejelasan terkait anggaran BMT.
“Kami akan tanyakan apakah BMT ini sepenuhnya tanggung jawab kabupaten/kota atau ada dukungan anggaran dari provinsi. Ini akan kami bahas dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat segera menyelesaikan persoalan insentif kader posyandu dan memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah kota benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat, terutama insentif kader posyandu,” pungkasnya. (*)
