Lampung Tengah (LW): Di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap ketidakpastian ekonomi dan infrastruktur desa, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, kembali menunjukkan komitmennya dengan turun langsung ke lapangan melalui agenda reses di Aula Kecamatan Bandar Mataram, Minggu (27/7).
Didampingi Wakil Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, serta dihadiri Camat Bandar Mataram beserta jajarannya, para kepala kampung, pengurus Apdesi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ibu-ibu PKK, agenda ini menjadi ruang terbuka bagi warga menyuarakan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung tanpa perantara.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan utama yang selama ini menjadi momok dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keluhan paling keras disampaikan terkait harga singkong yang tidak kunjung stabil. Petani mengaku tertekan dengan anjloknya harga dan potongan yang sangat besar, yang membuat mereka sulit mendapatkan keuntungan, bahkan kerap merugi. “Singkong ini andalan kami, tapi harga tak pernah berpihak ke petani. Kami butuh keberpihakan nyata dari pemerintah,” ujar salah satu warga yang hadir.
Ni Ketut Dewi Nadi merespons serius persoalan ini. Ia siap mendorong regulasi yang lebih adil bagi petani, termasuk pembentukan jalur distribusi yang lebih efisien dan sistem kemitraan yang transparan. “Petani singkong jangan terus jadi korban permainan harga. Negara harus hadir untuk menjamin mereka hidup layak,” tegasnya.
Selain persoalan harga hasil pertanian, warga juga menyuarakan kebutuhan rehabilitasi balai kampung yang kondisinya sudah tak layak, serta perbaikan jalan lingkungan yang rusak parah dan menghambat aktivitas warga. Usulan lain yang mengemuka adalah permintaan pelatihan keterampilan kerja untuk ibu-ibu PKK sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga, serta modal usaha untuk kelompok wanita tani (KWT) agar bisa mandiri dan produktif.
Tak ketinggalan, aspirasi terkait pembangunan jalan usaha tani (JUT) juga disuarakan secara langsung oleh para kepala kampung. JUT dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung distribusi hasil tani agar tidak terhambat akses buruk dari lahan ke jalan utama.
Ni Ketut Dewi Nadi memastikan bahwa semua masukan tersebut akan dibawa ke tingkat pembahasan di DPRD Provinsi Lampung, dan akan menjadi bahan perjuangannya dalam sidang anggaran maupun komunikasi lintas dinas. Dirinya juga menyampaikan bahwa sebagai legislator dari Dapil Lampung Tengah, suara rakyat di daerah akan selalu menjadi prioritas perjuangannya.
Wakil Bupati I Komang Koheri yang hadir dalam agenda tersebut turut memberikan dukungan terhadap langkah Ni Ketut Dewi Nadi. Ia menilai bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara konkret dan terstruktur. “Kalau kita satu suara, ke depan Lampung Tengah bisa lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera,” ucap Wabup Komang. (LW)
