Lampung Timur (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Timur, Diah Dharma Yanti, menutup rangkaian resesnya di 12 titik wilayah Lampung Timur dengan membawa segudang catatan penting dari masyarakat. Politisi PAN yang duduk di Komisi III DPRD Lampung ini menemui langsung warga desa-desa, kelompok tani, KWT, hingga para kepala desa untuk mendengarkan keluhan yang selama ini membelenggu aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Dalam hampir seluruh titik reses, satu keluhan mendominasi: jalan rusak. Diah mengungkapkan, mayoritas desa menyampaikan kondisi jalan yang kian parah, termasuk Jalan Usaha Tani (JUT) yang seharusnya menjadi akses strategis pengangkutan hasil pertanian. Mirisnya, beberapa desa mengaku sudah puluhan tahun tidak pernah direhabilitasi.
“Dari desa ke desa, aspirasi yang paling banyak muncul adalah soal jalan rusak. Ada JUT yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi menyangkut ekonomi dan keselamatan,” ujar Diah, Sabtu (22/11).
Salah satu keluhan paling mendesak datang dari Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara, di mana kepala desa mengungkap kondisi sungai yang kerap meluap setiap kali turun hujan. Bahkan, dengan hujan ringan sekalipun, banjir langsung terjadi dan air masuk ke rumah-rumah warga. Warga meminta agar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung melakukan normalisasi sungai.
“Kemarin malam hujan sebentar saja langsung banjir. Rumah warga kemasukan air semua,” jelas Diah.
Selain infrastruktur, masyarakat yang diwakili Gapoktan dan KWT memohon dukungan alat pertanian dan sarana pendukung lainnya, seperti alsintan, benih padi, benih jagung, sumur bor, hingga drainase. Semua aspirasi itu berkaitan langsung dengan produktivitas pertanian, sektor yang menjadi tulang punggung desa-desa di Lampung Timur.
Tak hanya itu, potensi industri lokal juga menjadi sorotan. Di Desa Labuhan Ratu I , kepala desa sedang mengembangkan industri kecil pengolahan biji plastik menjadi bahan bakar solar dan produk biji plastik daur ulang. Industri ini digadang-gadang dapat menyerap tenaga kerja, sekaligus membuka sumber penghasilan baru bagi masyarakat setempat. Sang kades memohon bantuan mesin pengolah biji plastik untuk memperkuat operasional usaha tersebut.
Diah juga menemukan banyak potensi ekonomi desa yang sesungguhnya bisa “naik kelas” jika mendapat dukungan maksimal. Produk pertanian dan olahan seperti kelengkeng, coklat bubuk, kerupuk, hingga berbagai jenis keripik dinilai berpeluang besar menjadi komoditas unggulan desa bila dibantu dari sisi pengemasan, pemasaran, dan permodalan.
Diah menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan ia kawal secara serius dalam pembahasan di DPRD Provinsi Lampung.
“Aspirasi masyarakat ini sangat konkret dan menyangkut kebutuhan dasar. Saya akan perjuangkan, baik terkait jalan, normalisasi sungai, sarana pertanian, hingga penguatan industri kecil,” tegas Diah.
Dengan dilaksanakannya reses 12 titik Lampung Timur, Diah kembali menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal data di meja rapat, tetapi tentang suara-suara nyata dari desa yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dari jalan usaha tani yang puluhan tahun tak tersentuh, banjir yang merenggut ketenangan warga, hingga potensi desa yang siap tumbuh jika diberi dukungan, semua ia rangkum sebagai agenda perjuangan di gedung DPRD Provinsi Lampung.
Diah menutup rangkaian resesnya dengan pesan tegas: pembangunan Lampung harus dimulai dari desa, karena di sanalah denyut ekonomi, harapan, dan masa depan masyarakat benar-benar hidup. (LW)
