Pesawaran (LW): Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pesawaran kembali menjadi sorotan. Dugaan kualitas makanan yang tidak sesuai anggaran hingga temuan buah pir busuk memicu reaksi keras Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran, Muhammad Rinaldi.
Rinaldi menegaskan, persoalan ini bukan sekadar kasus satu dapur, melainkan alarm atas dugaan lemahnya pengawasan dan manajemen program secara menyeluruh.
Menurut Rinaldi, SPPG Wates sudah beberapa kali dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk melalui koordinasi langsung dengan pihak provinsi Lampung dan Korwil Pesawaran. Teguran disebut sudah diberikan, namun kondisi dinilai tak kunjung berubah.
“Karena banyak sekali warga yang melaporkan SPPG Wates ini, saya pun sudah berkali-kali meneruskan ke BGN, baik lewat koneksi di BGN provinsi Lampung maupun pada saat rapat bersama korwil dan SPPG se-Pesawaran di RDP lalu bersama DPRD. Sudah ditegur oleh korwil, tapi tetap saja tidak berubah,” ujarnya, Rabu (25/2).
Ia menyebut puncaknya terjadi saat menu yang dibagikan hanya berupa roti, serundeng kelapa, dan tiga butir kurma. Menurutnya, komposisi tersebut jauh dari nilai anggaran yang semestinya diterima per porsi.
“Perkiraan saya, roti Rp3.500, kurma Rp1.500, serundeng sekitar Rp1.500 sampai Rp2.000. Jelas ini tidak sampai Rp8 atau 10 ribu sesuai peraturan yang berlaku. Bentuk makanannya bisa dilihat di foto yang saya kirim,” katanya.
Belum reda persoalan itu, warga kembali melapor adanya pembagian buah pir dalam kondisi busuk. Foto yang beredar memperlihatkan bagian buah yang menghitam dan membusuk.
“Hari ini warga laporan lagi, dikasih pir busuk. Rame di Facebook. Saya capture semua dan kirim lagi ke korwil. Karena yang berhak memberi sanksi atau menutup dapur MBG ini hanya BGN,” tegas Rinaldi.
Ia menilai persoalan ini mencerminkan dugaan lemahnya supervisi BGN terhadap dapur mitra dan SPPG sebagai pelaksana teknis di lapangan. Menurutnya, sanksi yang diberikan selama ini terkesan hanya sebatas teguran tanpa tindakan tegas bagi pelanggaran berulang.
“Supervisi BGN terkesan lemah. Sanksi untuk dapur yang sudah berulang kali salah cuma sekadar teguran, kecuali sudah ada kasus keracunan. Ini yang menurut saya harus dievaluasi,” ujarnya.
Rinaldi juga menyinggung posisi SPPG yang seharusnya tegas sebagai representasi BGN. Namun dalam sejumlah kasus, ia melihat SPPG justru terkesan tertekan oleh mitra pemilik modal.
“SPPG itu karyawan BGN, harusnya tegas karena mereka yang menentukan nasib dapur. Tapi di banyak kasus, SPPG terkesan lembek dan tertekan sama mitra yang punya modal. Ujung-ujungnya ikut apa kata mitra. Kalau anggaran dipotong demi cari untung lebih, ya kualitas makanan yang turun,” katanya.
Ia menegaskan, MBG merupakan program prioritas nasional yang menyangkut pemenuhan gizi anak-anak. Karena itu, tanggung jawab mitra dapur dan pengawasan BGN tidak boleh dianggap sepele.
“Saya kesal karena dapur ini sudah berkali-kali ditegur tapi seperti ngeyel dan menantang BGN. Padahal ini program prioritas pusat. Jangan sampai tujuan baik program ini rusak karena pengelolaan yang tidak amanah, kalau memang tidak mampu menjaga kualitas dan tidak mau menaati peraturan, lebih baik mundur saja. Masih banyak mitra yang lebih amanah di luar sana.” pungkasnya.
Info terakhir, Korwil MBG Pesawaran sedang membuat laporan khususnya untuk dinaikkan ke pihak BGN pusat dan akan menunggu respon dan keputusan BGN terkait kasus dapur tersebut. (LW)
