Bandarlampung (LW): Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, memastikan dana Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang masih kurang sekitar Rp9 miliar akan segera dicairkan. Kepastian tersebut disampaikan Dendi di sela-sela rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (16/4).
“Itu tidak mungkin tidak cair, pasti cair itu,” tegas Bupati dua periode tersebut.
Dendi menegaskan bahwa pelaksanaan PSU merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi (MK) serta Pemerintah Pusat yang wajib dilaksanakan. “PSU ini amanat dari MK dan juga pemerintah pusat. Jadi kita harus laksanakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa skema pendanaan PSU bersifat kosering atau berbagi beban antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran dan APBD Provinsi Lampung.
“Untuk dana PSU ini sistemnya kosering. Akan cair, tinggal menunggu waktu saja,” terang Dendi.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran saat ini telah memiliki dana awal yang merupakan sisa anggaran dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“KPU sendiri sudah punya modal awal yang masih ada di kas mereka dan tidak kita ambil. Jadi dananya masih aman. Yang pasti, semuanya akan cair sebelum hari pemungutan suara,” tutup Dendi.
Diketahui, Pemkab Pesawaran belum menyalurkan anggaran PSU sebesar Rp9 miliar ke KPU Kabupaten Pesawaran. Padahal, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama, total kebutuhan anggaran PSU mencapai Rp15,4 miliar.
Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, menjelaskan bahwa dari total kebutuhan tersebut, Rp6 miliar lebih berasal dari sisa dana Pilkada 2024 yang masih tersedia di kas KPU Pesawaran, sementara sisanya berasal dari hibah Pemda Pesawaran.
“Kami berharap dana Rp9 miliar dari Pemda Pesawaran bisa segera dicairkan, agar bisa mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh tahapan PSU,” ujar Erwan saat dihubungi, Senin (14/7/2024).
Untuk sementara, KPU Pesawaran masih mengandalkan sisa anggaran Pilkada 2024 untuk menjalankan tahapan PSU yang sudah berjalan. (LW)
