Lampung Selatan (LW): Semua orang memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat dan bahkan untuk tidak setuju dengan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari saat melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pekon Rulung Sari, Natar, Lampung Selatan (16/12).
Menyampaikan aspirasi kepada ketua RT, ketua RW maupun lurah dan camat di daerah masing-masing merupakan salah satu contoh berpartisipasi dalam pemerintahan. “Kenapa begitu? Karena ada yang namanya Musrembang. Di sanalah aspirasi rakyat digodok untuk menjadi satu kebijakan publik. Dengan bapak mengemukakan pendapat seperti itu, bapak sudah berperan besar untuk pembangunan Indonesia,” jelas Taufik menjawab pertanyaan warga setempat.
Taufik Basari juga menyampaikan, salah satu konsekuensi terbesar dari Reformasi adalah adanya sistem demokrasi seperti sekarang ini. Di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk berbicara. Tentu saja, bukan berarti tidak ada aturannya.
“Indonesia negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam HAM, terdapat prinsip untuk tidak merugikan orang lain. Selama pendapat yang dikemukakan tidak menimbulkan kerugian baik fisik, psikis maupun material kepada orang lain, tentu saja boleh saya pendapat itu kita masukan sebagai sebuah kebebasan berekspresi,” jelasnya.
Namun menurutnya, jika pendapat itu sudah masuk kategori ujaran kebencian, hasutan atau bentuk olok-olok yang tidak menjunjung tinggi etika berpendapat, tentu saja sebagai negara hukum aparat penegak hukum berhak untuk bertindak.
“Tapi ya itu tadi ya. Selama masih ada di dalam koridor tidak merugikan orang lain, ya sah sah saja semua orang berpendapat atau pun mengkritik pemerintahan sekarang,” tegasnya. (LW)
