Bandarlampung (LW): Dinamika internal Partai Golkar Kota Bandar Lampung makin memanas. Sebanyak 14 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar bersama Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) secara terbuka menyatakan sikap politik, mendesak agar Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung segera digelar secara demokratis, transparan, dan tanpa tekanan.
Sikap tegas tersebut disampaikan 14 PK Golkar Bandar Lampung dalam konferensi pers yang digelar Rabu (24/12). Para pimpinan kecamatan menilai penundaan Musda XI yang hingga kini belum memiliki kepastian jadwal telah menimbulkan kegelisahan serius di tingkat akar rumput serta berpotensi mencederai prinsip demokrasi internal partai berlambang beringin itu.
Dalam pernyataan resminya, para PK Golkar mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka sempat menyatakan dukungan kepada Benny HN Mansyur, S.H., M.H. sebagai bakal calon Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung. Namun dukungan tersebut kini resmi dicabut.
Mereka menegaskan, dukungan awal itu diberikan bukan melalui proses musyawarah yang sehat, melainkan dalam situasi penuh tekanan. Para pimpinan kecamatan mengaku diminta hadir ke Kantor DPD II Golkar Kota Bandar Lampung dengan membawa cap organisasi, tanpa diberikan ruang berdiskusi maupun menyampaikan pandangan.
“Pada saat itu kami dihadapkan pada tekanan dengan narasi ‘pilih Musda atau Plt’. Tidak ada ruang musyawarah yang demokratis. Itu bukan tradisi Golkar,” ungkap perwakilan pimpinan kecamatan dalam konferensi pers tersebut.
Setelah melakukan musyawarah internal secara mandiri dan tanpa intervensi pihak mana pun, ke-14 pimpinan kecamatan sepakat mencabut dukungan kepada Benny H. Nauly Mansyur. Sebagai gantinya, mereka secara bulat mengalihkan dukungan kepada Handitya Narapati SZP, anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2024–2029, untuk maju sebagai calon Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung pada Musda XI mendatang.
Menurut mereka, Handitya Narapati dinilai sebagai figur yang memiliki kapasitas kepemimpinan, terbuka terhadap aspirasi kader, serta memiliki rekam jejak elektoral yang kuat dan teruji.
“Kami melihat Handitya Narapati sebagai sosok yang mampu menyatukan kader, mendengar suara akar rumput, dan membawa Golkar Kota Bandar Lampung lebih maju dalam lima tahun ke depan,” tegas mereka.
Surat pencabutan dan pengalihan dukungan tersebut telah disampaikan secara resmi pada 14 Desember 2025 dan diterima oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Ali Wardana. Dokumen tersebut dilengkapi tanda tangan, cap basah, serta disaksikan unsur pengurus DPD II Golkar Kota Bandar Lampung.
Melalui pernyataan terbuka ini, para pimpinan kecamatan juga meminta Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S., agar mendengar dan menghormati aspirasi kader di tingkat kecamatan. Mereka mendesak agar Musda XI Golkar Kota Bandar Lampung dilaksanakan secara terbuka, adil, dan sesuai mekanisme organisasi.
Tak hanya itu, mereka juga meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar memberikan atensi khusus terhadap dinamika yang terjadi di Golkar Lampung, agar Musda XI segera digelar sesuai Anggaran Dasar, Juklak, dan Juknis partai.
“Kami ini kader yang bekerja dan berjuang di akar rumput. Musda harus menjadi forum demokrasi, bukan alat kepentingan kelompok tertentu. Golkar adalah milik seluruh kader,” tegas mereka.
Konferensi pers tersebut ditandatangani oleh 14 Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kota Bandar Lampung, yakni Panjang, Bumi Waras, Kedamaian, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Langkapura, Tanjung Senang, Sukarame, Labuhan Ratu, Enggal, Kedaton, Way Halim, dan Rajabasa, serta Ketua AMPG Kota Bandar Lampung. (LW)
