Bandarlampung (LW): Permasalahan banjir yang belum juga tertangani masih menjadi momok bagi warga Kecamatan Kedaton. Hal ini mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Bandarlampung dari Fraksi Partai Demokrat, Rezki Wirmandi, yang digelar pada Sabtu (26/4).
Dalam kegiatan serap aspirasi tersebut, warga mengeluhkan kondisi lingkungan yang rawan banjir, terutama saat hujan deras mengguyur. Salah satu warga, Eka Setiawan mengaku lingkungan di sekitar rumahnya selalu menjadi langganan banjir akibat curah hujan yang tinggi.
“Kalau hujan datang, kami selalu waswas. Banjir cepat sekali naik,” ucap Eka kepada Rezki.
Keluhan serupa disampaikan Ibu Ade RT 05 lingkungan 1, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton yang menyoroti kondisi talud sungai yang rusak dan tidak mampu lagi menahan debit air saat musim hujan di daerah Penengahan, Kedaton. Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah kota untuk peninggian dan perbaikan talud.
“Kami mohon agar ada bantuan untuk meninggikan talud sungai. Pondasi kali juga sudah mulai tergerus dan membahayakan,” ujar Bu Ade.
Selain masalah banjir, warga juga menyuarakan infrastruktur jalan rusak dan minimnya drainase.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rezki Wirmandi menyampaikan apresiasi atas keberanian warga menyuarakan permasalahan mereka. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa semua keluhan tersebut ke meja pembahasan DPRD dan memperjuangkan solusi nyata.
“Saya sangat mengapresiasi keterbukaan warga dalam menyampaikan aspirasi. Semua catatan akan kami bawa dan perjuangkan di DPRD agar bisa ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” ujar Rezki.
Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, Rezki juga menekankan pentingnya fungsi reses sebagai wadah komunikasi langsung antara legislatif dan masyarakat dalam rangka menciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama di daerah rawan banjir seperti Kedaton, Wayhalim dan Labuhan Ratu.
“Kami akan terus mendorong agar permasalahan mendasar seperti banjir ini bisa segera ditangani dengan baik. Warga berhak atas lingkungan yang aman dan akses layanan publik yang memadai,” tegasnya. (LW)
