Lampung Tengah (LW): Momen reses yang digelar Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Ni Ketut Dewi Nadi, di Aula Seputih Banyak, Sabtu (26/7), dimanfaatkan puluhan warga setempat untuk menyampaikan langsung keluh kesah yang selama ini mereka rasakan di akar rumput.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lampung Tengah, jajaran camat dan lurah se-Kecamatan Seputih Banyak, ibu-ibu Kelompok Wanita Tani (KWT), tokoh masyarakat, serta para pemuda.
Keluhan utama warga datang dari persoalan infrastruktur yang tak kunjung membaik. Jalan kabupaten di sejumlah titik Kecamatan Seputih Banyak rusak dan sudah lama tak tersentuh perbaikan. Tak hanya itu, bahu jalan provinsi yang sempit dan rawan longsor butuh segera ditimbun demi keselamatan pengendara. Warga juga mengeluhkan kondisi drainase di jalan provinsi yang sering menyebabkan genangan air dan banjir saat musim hujan tiba.
Namun masalah yang paling menyentuh adalah soal nasib petani. Harga singkong yang tak menentu dan potongan besar dari pengepul membuat banyak petani mengeluh rugi. “Kami sudah kerja keras, tapi harga tak berpihak. Potongan sampai 30 persen, bahkan lebih,” ujar salah satu petani yang hadir, disambut anggukan setuju dari rekan-rekannya.
Tak berhenti di situ, warga juga menyuarakan pentingnya pembangunan jalan usaha tani (JUT) agar distribusi hasil pertanian lebih lancar dan efisien. Kelompok Wanita Tani pun tak ketinggalan menyampaikan aspirasi mereka berupa permohonan bantuan modal usaha, agar bisa lebih produktif dan mandiri dalam mengelola pertanian rumah tangga.
Menariknya, ada pula permintaan bantuan ternak—10 ekor sapi dan 20 ekor kambing—yang disebut akan sangat membantu kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan peternakan skala kecil untuk menopang ekonomi desa.
Ni Ketut Dewi Nadi merespons serius setiap masukan yang disampaikan warga. Srikandi PDI Perjuangan Lampung ini mencatat satu per satu usulan dan menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan dibawa dalam forum DPRD Provinsi, terutama karena dirinya duduk di Komisi IV yang membidangi infrastruktur.
“Saya hadir bukan hanya mendengar, tapi juga membawa suara bapak ibu ke provinsi agar ada tindak lanjut. Karena pembangunan itu harus datang dari kebutuhan nyata di bawah, bukan sekadar rencana di atas kertas,” tegas Dewi Nadi. (LW)
