Lampung Selatan (LW): Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pekon Sukajaya, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan (21/12).
Dalam arahannya, Taufik menyebut akses pendidikan di Provinsi Lampung masih mengalami dan dihadapkan oleh berbagai masalah terutama dalam akses yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kondisi satuan pendidikan SMA, SMK, dan PKLK yang banyak, beragam kondisi, serta tersebar di daerah-daerah kabupaten dan kota. Keragaman kondisi tersebut baik dari aspek ketersediaan serta kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kondisi sarana dan prasarana (aset), proses belajar mengajar, administrasi, termasuk masalah dukungan aksesibilitas dari dan ke setiap sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.
Dimana untuk data sekolah menengah di Provinsi Lampung sendiri tidak merata, dimana untuk kabupaten Pesisir Barat hanya memiliki 15 sekolah menengah, sedangkan sekolah menengah terbanyak ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 128 sekolah menengah.
“Jadi dapat kita lihat adanya ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Lampung,” ucap Taufik.
Pengelolaan sekolah yang relatif tersebar, menurutnya tentu memerlukan perhatian intensif dari pemerintah provinsi. “Menurut saya pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting guna menunjang terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Keterbatasan pembiayaan pendidikan memiliki dampak kepada keterlambatan dalam peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal pemenuhan sarana prasarana,” kata dia.
Untuk mendapatkan solusi yang baik dalam mengatasi masalah pemerataan perlu adanya kesamaan persepsi akan pentingnya pendidikan berkualitas di Lampung. Kesamaan persepsi ini harus datang bukan dari pemerintah dan satuan pendidikan saja, tetapi oleh masyarakat atau orang tau peserta didik. Agar menuju pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu dan sarana-prasarana yang memadai maka butuh keharmonisan pihak-pihak.
Selain itu, tambah dia, harus adanya perencanaan infrastruktur yang terarah sehingga dapat menyentuh semua wilayah serta peningkatan fasilitas pembelajaran dengan mengalokasikan anggaran yang memadai.
“Selain itu juga, harus adanya pelatihan guru dan mulainya penggunaan teknologi pendidikan sehingga dapat memajukan kualitas pendidikan. Adanya monitoring dan evaluasi, terutama dalam aksesibilitas pendidikan tersebut,” jelasnya. (LW)
