Bandarlampung (LW): Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga fenomena anak jalanan menjadi sorotan dalam Program Pelajar Lampung di Parlemen (PLDP) Batch II. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Diah Dharma Yanti, mengingatkan generasi muda agar tidak hanya memahami demokrasi, tetapi juga memiliki keberanian memperjuangkan hak-hak kelompok rentan.
Berbicara di hadapan pelajar SMA sederajat dari berbagai kabupaten dan kota di Lampung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/6), Diah menegaskan bahwa kualitas masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana negara melindungi anak-anaknya hari ini.
Ia menyoroti masih ditemukannya anak-anak yang hidup di jalanan, termasuk menjadi manusia silver. Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan kekerasan, pengabaian, dan lemahnya perlindungan terhadap anak.
“Anak-anak yang turun ke jalan, menjadi manusia silver atau tidak mendapatkan kehidupan yang layak, sering kali merupakan korban dari persoalan yang lebih besar, termasuk kekerasan dan pengabaian. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Diah.
Srikandi PAN Lampung itu mengatakan, isu perlindungan perempuan dan anak telah lama menjadi perjuangannya. Negara, kata dia, wajib memastikan setiap anak memperoleh hak hidup, perlindungan, pendidikan, dan kesempatan tumbuh berkembang secara layak.
Diah juga menyoroti masih adanya anak yang mengalami gizi buruk dan putus sekolah. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak telah menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan.
“Jangan sampai masih ada anak yang tidak sekolah karena faktor ekonomi ataupun persoalan keluarga. Negara telah menjamin hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Begitu juga dengan pemenuhan gizi yang menjadi fondasi tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Selain perlindungan anak, Diah menilai keterwakilan perempuan di parlemen harus terus diperkuat. Menurutnya, kehadiran perempuan bukan hanya memenuhi kuota politik, tetapi menghadirkan sudut pandang yang lebih berpihak pada isu perempuan, anak, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
“Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, semakin besar pula peluang lahirnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan,” katanya.
Seimbangkan Parlemen dan Keluarga
Sementara itu, Mantan Anggota DPRD Provinsi Lampung 2 periode Aprilliati, menepis anggapan bahwa perempuan sulit membagi peran antara keluarga dan tugas sebagai legislator. Menurutnya, perkembangan teknologi justru mempermudah perempuan menjalankan dua tanggung jawab tersebut secara bersamaan.
“Perempuan bisa menyeimbangkan peran sebagai anggota parlemen sekaligus sebagai ibu dan istri. Di era teknologi sekarang, komunikasi dengan keluarga bisa dilakukan melalui video call, telepon maupun WhatsApp. Teknologi membuat semuanya menjadi lebih mudah,” ujar Aprilliati.
Namun di sisi lain, ia menegaskan seorang legislator tetap harus hadir di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan memastikan setiap persoalan rakyat mendapat perhatian.
“Wakil rakyat harus terus turun ke masyarakat, mendengar langsung aspirasi mereka, karena itulah tugas utama seorang anggota dewan,” katanya.
Materi yang disampaikan Diah dan April tersebut mendapat respons positif dari para peserta PLDP Batch II.
Aris, pelajar asal SMA Lampung Utara, menilai DPRD merupakan lembaga yang mewakili rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“DPRD adalah wakil rakyat. Tugasnya menyampaikan aspirasi masyarakat dan menyimpulkan berbagai kepentingan untuk menjadi kebijakan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Zahra Khoirunnisa, siswi SMA Negeri 2 Kotabumi. Menurutnya, anggota DPRD adalah representasi masyarakat yang memiliki tanggung jawab memperjuangkan suara rakyat di parlemen.
Sementara itu, Farhan Akbar Arief dari SMA Kebangsaan Lampung Selatan menilai anggota DPRD merupakan representasi partai politik yang mendapat mandat dari masyarakat. Ia berharap seluruh anggota dewan dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara maksimal.
“Masih ada oknum yang belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Harapannya ke depan semua anggota dewan benar-benar bekerja untuk rakyat,” kata Farhan. (LW)
