Bandarlampung (LW): Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi II untuk mempercepat realisasi anggaran agar program-program pemerintah dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Abas, sapaan akrabnya, perencanaan dan persiapan kegiatan harus dilakukan lebih matang sejak semester pertama sehingga pelaksanaan program tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Kalau bisa di triwulan ketiga nanti program-program sudah berjalan dengan baik. Jangan sampai penyerapan anggaran baru maksimal di akhir tahun,” ujar Abas, Selasa (23/6).
Ia menjelaskan, percepatan realisasi anggaran tidak hanya penting untuk memastikan program berjalan tepat waktu, tetapi juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerah melalui percepatan belanja pemerintah.
Karena itu, program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat dipersiapkan sejak awal tahun agar pelaksanaannya lebih optimal dan tidak terkendala keterbatasan waktu menjelang tutup buku anggaran.
Selain mendorong percepatan serapan anggaran, Komisi II DPRD Lampung juga terus melakukan evaluasi berkala terhadap program kerja OPD. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menghasilkan dampak yang lebih baik setiap tahunnya.
Menurut Abas, inovasi menjadi salah satu kunci dalam penyusunan program pemerintah, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi daerah.
“Kami mendorong agar OPD terus menghadirkan inovasi. Program yang disusun harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan,” katanya.
Terkait kondisi anggaran 2026, politisi PKB tersebut menyebut hingga saat ini belum terdapat perubahan maupun pergeseran anggaran pada OPD mitra Komisi II dibandingkan hasil pembahasan sebelumnya. Namun, ia mengakui sejumlah OPD masih menghadapi tantangan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Abas optimistis program pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik melalui perencanaan yang matang, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta penguatan inovasi di setiap perangkat daerah.
Berdasarkan data realisasi anggaran triwulan pertama yang dipaparkan dalam rapat bersama Komisi II DPRD Lampung, serapan anggaran sejumlah OPD masih bervariasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercatat merealisasikan anggaran sebesar 8,48 persen, Dinas Pariwisata 28 persen, Dinas Lingkungan Hidup 24,72 persen, Dinas Kehutanan 37,13 persen, serta Dinas Koperasi dan UMKM sebesar 38,45 persen.
Data tersebut menjadi perhatian Komisi II untuk mendorong percepatan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya. (LW)
