Bandarlampung (LW): Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) Bandarlampung, Budiman AS, menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang paling dekat dengan kehidupan mereka.
Bukan hanya soal pembangunan fisik, warga membawa persoalan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, hingga penerangan jalan. Aspirasi yang disampaikan menunjukkan kebutuhan masyarakat yang sangat konkret.
Persoalan BPJS Kesehatan menjadi salah satu keluhan paling kuat dalam reses tersebut.
Salah satunya datang dari Yanti. Warga gang H Wirna, Jalan Dr. Harun 1, Tanjung Karang Timur ini mempertanyakan kepastian masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hingga sembuh melalui BPJS. Yanti mengeluhkan kepesertaan BPJS yang tidak aktif dan kewajiban pembayaran denda yang disebut mencapai sekitar Rp3 juta.
Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme agar kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat kembali aktif, sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak terhambat mendapatkan layanan kesehatan.
“Bagaimana supaya PBI ini bisa aktif kembali?” ucap Yanti, Kamis (13/8).
Persoalan lain menyangkut data penerima bantuan sosial. Warga lain mempertanyakan kondisi masyarakat yang tercatat dalam desil tertentu, misalnya desil 4, tetapi tidak menerima bantuan.
Bagi warga, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan dan evaluasi agar pemutakhiran data kesejahteraan benar-benar sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
Di sektor pendidikan, Maysaroh menyampaikan harapan agar masyarakat mendapatkan keringanan biaya pendidikan, khususnya bagi mahasiswa yang terbebani Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Menjawab persoalan tersebut, Anggalana mewakili Budiman AS menjelaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, terdapat sejumlah skema bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun Program Indonesia Pintar (PIP) yang tersedia secara berjenjang mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Untuk persoalan UKT, mahasiswa juga dapat memanfaatkan mekanisme keringanan atau banding yang disediakan sejumlah perguruan tinggi sesuai kebijakan masing-masing kampus.
Sementara untuk pendidikan negeri di tingkat daerah, anggota DPRD Lampung Budiman AS menyampaikan bahwa sejak kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, biaya yang sebelumnya menjadi beban masyarakat melalui komite maupun SPP pada sekolah negeri telah diarahkan untuk ditanggung melalui APBD.
“Sekolah negeri sekarang tidak lagi membebani masyarakat dengan uang komite maupun SPP, karena sudah dicover APBD,” ujar Ketua DPC Demokrat Bandarlampung ini.
Namun, persoalan pendidikan yang dibawa warga tidak hanya soal biaya.
Nurjanah, warga lain, menyoroti persoalan karakter generasi muda. Ia menilai adab dan etika anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian lebih serius. Karena itu, ia mengusulkan agar pendidikan Pancasila kembali diperkuat.
“Anak zaman sekarang adab dan etikanya sudah berkurang. Kalau bisa, pelajaran Pendidikan Pancasila diadakan kembali,” ujarnya.
Budiman menyambut perhatian tersebut dengan menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila. Ia menjelaskan bahwa secara kurikulum, Pendidikan Pancasila tidak lagi berdiri dalam format mata pelajaran seperti sebelumnya. Meski demikian, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter.
Budiman bahkan menyebut dirinya sebagai salah satu pelopor program sosialisasi Pancasila kepada masyarakat.
Menurutnya, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan di ruang kelas. Nilai gotong royong, toleransi, tanggung jawab, etika dan penghormatan terhadap sesama harus hadir dalam kehidupan sehari-hari.
“Pancasila bukan sekadar untuk dihafalkan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan,” tegasnya.
Aspirasi warga kemudian bergeser ke persoalan yang terlihat sederhana, tetapi sangat terasa dampaknya setiap malam: lampu penerangan jalan.
Zul Hakim, masih warga Dr Harun, mengeluhkan banyaknya lampu jalan di Bandarlampung yang mati. Ia bahkan menyampaikan kritik dengan kalimat yang mengena.
“Bagaimana mau Indonesia Emas, Indonesia terang dulu,” ujarnya.
Budiman langsung merespons persoalan tersebut. Ia memastikan keluhan mengenai lampu jalan akan ditindaklanjuti kepada pihak terkait.
“Soal lampu jalan, nanti kita tindaklanjuti,” kata Budiman.
Persoalan kewenangan pemerintah juga muncul ketika seorang ketua RT menyampaikan keluhan mengenai sekolah Siger yang disebut dialihkan ke SMA Arjuna.
Budiman menjelaskan, persoalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
Ia pun mengingatkan pentingnya setiap pemerintah daerah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Itu wewenang Pemerintah Provinsi. Saya sarankan kepada Wali Kota, bekerjalah sesuai tupoksinya saja,” tegas Budiman.
Bagi Budiman, reses bukan sekadar mendengar keluhan lalu mencatatnya. Setiap persoalan harus ditempatkan pada meja kewenangan yang tepat agar memiliki jalan penyelesaian.
Dari forum tersebut, terlihat jelas wajah persoalan warga Bandarlampung hari ini. Mereka tidak hanya membutuhkan pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga kepastian pelayanan negara: BPJS yang bisa digunakan ketika sakit, bantuan yang tepat sasaran, pendidikan yang terjangkau, sekolah yang berpihak pada masa depan anak, serta jalan kota yang terang ketika malam datang.
Dan di situlah reses menemukan maknanya, bahwa ketika suara warga tidak berhenti menjadi keluhan, tetapi berubah menjadi agenda perjuangan di parlemen. (LW)
