Lampung Tengah (LW): Penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Tengah, Ni Ketut Dewi Nadi, kembali mengungkap kebutuhan mendasar yang masih dihadapi masyarakat di tingkat kampung.
Salah satunya datang dari masyarakat Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah (13/8). Sejumlah usulan pembangunan dituangkan dalam dokumen aspirasi Pemerintahan Kampung Goras Jaya sebagai bahan perhatian untuk diperjuangkan melalui jalur legislatif.
Dalam dokumen aspirasi tersebut, sedikitnya terdapat tiga kebutuhan utama yang diusulkan masyarakat, yakni rehabilitasi kantor kampung, pembangunan sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat, serta peningkatan jalan lingkungan.
Usulan pertama menyangkut rehabilitasi kantor Kampung Goras Jaya yang saat ini disebut dalam kondisi rusak. Keberadaan kantor kampung dinilai penting karena menjadi pusat pelayanan administrasi sekaligus tempat masyarakat mendapatkan berbagai layanan pemerintahan di tingkat kampung.
Aspirasi kedua adalah pembangunan sumur bor untuk masyarakat di Dusun VII Kampung Goras Jaya. Kebutuhan air menjadi salah satu persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga, sehingga ketersediaan sumber air yang memadai dinilai menjadi kebutuhan prioritas.
Sementara itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan di Dusun II. Infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan dan pelayanan sosial.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses ini bukan sekadar daftar usulan pembangunan. Setiap keluhan dan kebutuhan warga menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Lampung Tengah, Ni Ketut Dewi Nadi berkomitmen mengawal aspirasi tersebut agar dapat menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan pembangunan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Tiga usulan tersebut menjadi potret sederhana tentang pembangunan yang diharapkan warga, bukan sekadar proyek, melainkan fasilitas yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. (LW)
