Lampung Tengah (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Tengah, Miswan Rody, kembali turun langsung ke masyarakat dalam rangka Reses Tahap III Tahun 2025, yang digelar di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pada Kamis (24/7). Reses tersebut menjadi ajang strategis untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil menengah, yang menyampaikan berbagai kebutuhan penting demi menunjang kesejahteraan dan keberlangsungan usaha mereka.
Dalam kegiatan ini, masyarakat terutama para petani sayur mayur mengeluhkan kekurangan infrastruktur pendukung pertanian. Salah satu kebutuhan mendesak yang mereka sampaikan adalah pembangunan sumur bor, yang sangat diperlukan untuk pengairan tanaman hortikultura, terutama saat musim kemarau tiba.
“Kami butuh sumur bor untuk menyiram sayuran, Pak. Selama ini kalau kemarau, tanaman kami banyak yang mati karena tidak ada air,” ujar seorang petani dalam dialog.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kondisi embung yang menjadi sumber air utama bagi kelompok tani. Embung tersebut mengalami pendangkalan akibat penumpukan lumpur selama bertahun-tahun. Warga meminta bantuan pemerintah untuk mengangkat lumpur yang mengendap, agar kapasitas tampung embung kembali maksimal dan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh petani.
“Embung itu sekarang dangkal, Pak. Kalau hujan sebentar sudah penuh, tapi cepat kering juga. Kami harap bisa dibantu pengerukan lumpurnya,” tambah warga lainnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Miswan Rody yang merupakan Anggota Komisi I DPRD Lampung ini menyatakan bahwa aspirasi masyarakat akan dibawa dan diperjuangkan dalam rapat-rapat pembahasan anggaran dan program pembangunan di DPRD Provinsi Lampung. Ia menekankan pentingnya mendukung sektor pertanian karena merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Lampung Tengah.
“Kita tidak bisa lepas tangan terhadap kebutuhan petani. Sumur bor dan embung adalah infrastruktur vital. Akan saya bawa ke provinsi agar bisa masuk dalam program prioritas,” ujar Ketua Partai NasDem Lampung Tengah ini, di hadapan puluhan warga yang hadir.
Tak hanya persoalan pertanian, dalam sesi tanya jawab juga mencuat diskusi mengenai dunia usaha di daerah. Miswan menyampaikan harapannya agar para pengusaha di Lampung, khususnya di Lampung Tengah, senantiasa patuh terhadap hukum, termasuk dalam urusan perizinan usaha, penggunaan lahan, dan pembayaran pajak.
Ia mengingatkan bahwa meskipun dalam prinsip ekonomi dikenal adanya upaya meminimalkan modal untuk memaksimalkan keuntungan, namun tetap harus disadari bahwa kewajiban perusahaan adalah bagian dari hak rakyat dan negara.
“Kalau semua pengusaha taat hukum, bayar pajak, dan menghargai hak-hak masyarakat, maka pembangunan bisa berjalan dengan baik. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan moral sebagai pelaku usaha,” tegasnya.
Para warga berharap jika hasil pertemuan ini benar-benar ditindaklanjuti, dan menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. (LW)
