Bandarlampung (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) A Iswan H. Caya, S.H., M.H dan Imelda, S.H. menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 di Hotel Radisson Bandar Lampung, Jumat (20/2). Rapat tersebut membahas pentingnya percepatan energi baru terbarukan (EBT) dan hilirisasi energi di Lampung.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, dan dihadiri jajaran kementerian serta petinggi BUMN dan perusahaan energi nasional, mulai dari Dirjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Deputi PPKL Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, hingga direksi PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN Indonesia Power, PT Supreme Energy, dan PT Star Energy, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung.
Fokus pembahasan mengerucut pada penguatan investasi EBT, hilirisasi energi, serta dukungan konkret pemerintah pusat terhadap potensi panas bumi dan kelistrikan Lampung yang dinilai sangat strategis bagi ketahanan energi nasional.
Anggota DPRD Lampung Iswan H. Caya menegaskan, Lampung tidak boleh hanya menjadi “lumbung produksi” tanpa menikmati nilai tambah.
“Lampung punya potensi besar, terutama panas bumi dan kelistrikan. Momentum reses ini harus menjadi pintu masuk percepatan investasi sekaligus keberpihakan kebijakan pusat. Daerah tidak boleh hanya jadi lokasi eksploitasi, tapi harus menikmati dampak ekonomi secara nyata,” tegas Iswan.
Ia juga mendorong sinkronisasi kuat antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah agar transisi energi berjalan seiring dengan kepentingan rakyat.
Sementara itu, Anggota DPRD Lampungainnya, Imelda SH menyoroti aspek yang kerap terabaikan dalam proyek energi, yakni keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kami mendukung penuh pengembangan EBT. Tapi jangan abaikan lingkungan dan masyarakat. Investasi energi harus berdampak langsung pada rakyat Lampung, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan,” ujarnya.
Imelda menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik sejak tahap perencanaan hingga pengawasan proyek. Ia mengingatkan agar warga di sekitar wilayah panas bumi dan pembangkit listrik tidak hanya menjadi penonton.
“Harus ada ruang dialog terbuka, prioritas tenaga kerja lokal, transfer pengetahuan, serta program tanggung jawab sosial yang terukur. Kalau sumber daya alam Lampung dipakai untuk kepentingan nasional, maka kesejahteraan masyarakatnya juga wajib meningkat,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi lintas lembaga dalam kunjungan kerja tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Lampung sedang diposisikan sebagai salah satu episentrum energi bersih nasional. “Tantangannya kini adalah memastikan percepatan investasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah,” tutupnya. (*)
