Bandarlampung (LW): Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan fondasi utama bagi percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris. Menurutnya, tanpa kapasitas fiskal yang kuat, pembangunan infrastruktur tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata.
Sebagai contoh, Munir menyoroti masih besarnya potensi penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) yang belum tergarap maksimal. Ia menilai intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tidak boleh berhenti sebagai jargon, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata yang terukur dan berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah.
“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022, dari hanya 11 perusahaan saja potensi Pajak Air Permukaan mencapai Rp23,6 miliar. Sementara dalam rapat bersama TAPD, Kepala Bapenda, Bapak Saipul, menyampaikan terdapat 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP. Ini menunjukkan ruang peningkatan PAD masih sangat besar dan harus dioptimalkan,” kata Munir, Senin (3/8).
Sebagai mitra kerja Badan Pendapatan Daerah, Komisi III DPRD Lampung, lanjutnya, akan terus mengawal pembenahan tata kelola pendapatan agar semakin akuntabel, transparan, dan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
“Siapa pun gubernurnya tidak akan mampu membangun Lampung secara maksimal apabila pendapatan daerah tidak optimal. Karena itu, peningkatan PAD adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan,” tegasnya.
Di tengah ruang fiskal yang masih terbatas pada tahun 2026, Munir mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang tetap mampu merealisasikan pembangunan sekitar 56 ruas jalan provinsi. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan tetap berjalan meski pemerintah dihadapkan pada berbagai keterbatasan anggaran.
Ia mengingatkan bahwa luas wilayah Lampung dan panjang jaringan jalan provinsi belum sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut membuat pemerataan pembangunan membutuhkan proses dan waktu.
“Kita harus jujur kepada masyarakat bahwa tantangan pembangunan jalan di Lampung sangat besar. Namun saya optimistis karena Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memiliki komitmen kuat menuntaskan jalan provinsi sebelum masa jabatan periode pertama mereka berakhir,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi HY, memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung pada 2026 mengalokasikan sekitar Rp1,234 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Alokasi anggaran tersebut meliputi Bandar Lampung Rp62 miliar, Pesawaran Rp57 miliar, Pringsewu Rp35 miliar, Tanggamus Rp81 miliar, Lampung Selatan Rp107 miliar, Metro Rp11 miliar, Lampung Tengah Rp304 miliar, Lampung Utara Rp40 miliar, Lampung Barat Rp50 miliar, Way Kanan Rp172 miliar, Tulang Bawang Rp143 miliar, Tulang Bawang Barat Rp25 miliar, dan Mesuji Rp100 miliar.
Menurut Budi, besarnya anggaran tersebut mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menambahkan, Komisi III dan Komisi IV DPRD Lampung akan terus bersinergi mengawal peningkatan PAD serta memastikan hasil penerimaan daerah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang merata.
“Ketika PAD meningkat, kemampuan pemerintah membangun infrastruktur juga akan semakin besar. Karena itu, kami berharap optimalisasi pendapatan daerah yang dipimpin Kepala Bapenda, Bapak Saipul, dapat berjalan maksimal sehingga pembangunan di Provinsi Lampung semakin cepat, merata, dan berkelanjutan,” tutupnya. (LW)
