Bandarlampung (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan Bandarlampung, Andika Wibawa, kembali turun menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Minggu (1/3). Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan beragam keluhan mulai dari infrastruktur jalan, jaringan pipa gas, hingga bantuan pendidikan yang dinilai tidak merata.
Salah satu warga, Joko, menyoroti kondisi jalan di Jalan Danau Toba, Kedaton, yang hingga kini belum juga diaspal secara menyeluruh. Ia meminta pemerintah segera melakukan perbaikan agar akses warga lebih nyaman dan aman.
“Kami minta jalan di Danau Toba ini diaspal. Kondisinya sudah lama dikeluhkan,” ujar Joko di hadapan Andika.
Menanggapi hal itu, Andika menegaskan akan segera berkoordinasi dengan wakil rakyat Kota Bandarlampung, Aderly Imelia Sari, guna menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Kita akan koordinasi dengan DPRD Kota Bandarlampung Bu Aderly yang kebetulan hadir pada hari ini agar persoalan ini bisa segera ditindaklanjuti. Infrastruktur adalah kebutuhan dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Tak hanya soal jalan, warga bernama Darmono juga mempertanyakan belum adanya jaringan pipa gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN) di wilayah mereka. Ia membandingkan dengan daerah lain yang sudah lebih dulu menikmati fasilitas tersebut.
Menanggapi hal itu, Andika berjanji akan mencari informasi terkait mekanisme dan syarat pemasangan jaringan gas tersebut. “Nanti saya coba cari tahu, apakah harus diusulkan oleh warga atau hanya titik-titik tertentu yang bisa mendapatkan jaringan PGN. Ini akan kami telusuri agar jelas,” ujarnya.
Keluhan lain datang dari sejumlah ibu-ibu yang mengaku anaknya tidak mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Mereka berharap ada pendataan ulang agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
Andika menegaskan, persoalan bantuan sosial dan pendidikan harus transparan dan berbasis data yang akurat. Ia meminta dinas terkait memperbarui data penerima agar tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Bantuan seperti PIP ini harus tepat sasaran. Kalau ada warga yang berhak tapi tidak menerima, tentu harus diperbaiki datanya. Jangan sampai menimbulkan ketidakadilan,” tegasnya. (LW)
