Bandarlampung (LW): Sulitnya akses BBM subsidi yang dialami petani dan nelayan di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, akhirnya mendapat perhatian serius. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah langkah strategis mulai dari solusi cepat hingga usulan pembangunan SPBU baru di dekat kawasan pertanian dan perikanan.
Langkah itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Lampung bersama Kelompok Nelayan Usaha Bersama Bandar Surabaya, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan persoalan yang terjadi bukan disebabkan kelangkaan BBM subsidi, melainkan sulitnya akses distribusi setelah praktik pengecoran BBM ditertibkan.
“RDP tadi kita dengar sama-sama keluhan dari petani dan nelayan dari Lampung Tengah. Saat ini memang pengecor BBM sedang ditertibkan, sehingga petani dan nelayan yang membutuhkan BBM subsidi jaraknya menjadi jauh,” ujar Budhi, Kamis (21/5).
Ia menjelaskan, selama ini banyak masyarakat terbantu oleh pengecer informal. Namun setelah penertiban dilakukan, petani dan nelayan harus menempuh jarak hingga puluhan kilometer untuk mendapatkan solar subsidi di SPBU resmi.
Dalam forum tersebut, pemerintah bersama DPRD dan Pertamina menyepakati sejumlah solusi.
Untuk jangka pendek, petani dan nelayan akan difasilitasi mendapatkan rekomendasi resmi dari dinas teknis agar dapat membeli BBM subsidi di lembaga penyalur resmi terdekat.
“Para petani dan nelayan nanti bisa mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait untuk memperoleh BBM subsidi di BPU terdekat,” jelas Budhi.
Pembelian juga dapat dilakukan secara kolektif melalui kelompok masyarakat agar distribusi lebih efektif dan mudah diawasi.
“Dan nanti akan dikawal juga oleh DPRD apabila ada kendala dalam pembelian maupun pengangkutannya,” tambahnya.
Sementara untuk solusi jangka menengah, kelompok masyarakat diberi peluang menjadi subpenyalur resmi BBM subsidi melalui persetujuan pemerintah daerah dan BPH Migas.
“Kelompok masyarakat bisa mengajukan diri sebagai subpenyalur BBM subsidi kepada bupati dan nanti mendapat persetujuan dari BPH Migas,” katanya.
Jika disetujui, kelompok tersebut dapat memiliki tangki penyimpanan hingga 3.000 liter dengan sistem distribusi yang tetap diawasi menggunakan rekomendasi dinas terkait dan aplikasi XStar.
Tak berhenti di situ, Pemprov Lampung juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa usulan pembangunan SPBU maupun SPBU modular di dekat kawasan nelayan dan pertanian agar masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh BBM subsidi.
“Kita akan mengusulkan kepada Hiswana Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk membuat SPBU atau SPBU modular yang dekat dengan lokasi petani dan nelayan,” tegas Budhi.
Sementara itu, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Lampung, Sopian Atiek, memastikan stok BBM subsidi di Provinsi Lampung dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan.
“Tidak ada kelangkaan BBM subsidi di 15 kabupaten/kota di Lampung. Yang terjadi kemungkinan kendala distribusi atau pengisian ulangnya. Bahkan penyaluran BBM subsidi kita melebihi kuota,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, juga menegaskan bahwa persoalan utama masyarakat adalah jauhnya akses menuju SPBU, bahkan mencapai 30 kilometer.
“Mereka kesulitan akses memperoleh BBM. Tadi sudah disepakati bahwa sebenarnya kuota khusus itu ada, hanya memang dibutuhkan rekomendasi administrasi dari dinas terkait,” kata Mukhlis.
Menurutnya, setelah seluruh administrasi dipenuhi, tidak ada lagi hambatan bagi petani dan nelayan untuk memperoleh BBM subsidi sesuai hak mereka.
Komisi IV DPRD Lampung juga berencana memanggil Hiswana Migas guna memastikan seluruh kesepakatan dalam RDP benar-benar dijalankan di lapangan demi menjamin distribusi BBM subsidi tepat sasaran bagi masyarakat kecil. (LW)
