Bandarlampung (LW): Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur, menilai keterbatasan anggaran daerah tidak boleh dijadikan alasan mandeknya pembangunan infrastruktur, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan kreativitas dan terobosan agar anggaran yang minim tetap berdampak maksimal bagi masyarakat.
Ghofur mengatakan, kondisi fiskal daerah memang sedang tidak mudah. Namun, pemerintah kabupaten dan kota dituntut lebih inovatif dalam mengelola APBD, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Anggaran pemerintah daerah itu memang terbatas dan itu harus dilihat secara objektif. Tapi bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah daerah perlu kreativitas dan terobosan agar dana yang terbatas tetap bisa bermanfaat maksimal,” ujarnya, Senin (18/5).
Politisi PKS Lampung itu menilai, pola pembangunan berbasis swadaya masyarakat dan sistem padat karya di tingkat kampung, sudah menjadi modal besar yang seharusnya mampu ditangkap pemerintah sebagai kekuatan pembangunan.
“Forum-forum swadaya masyarakat itu harus dijadikan inspirasi. Banyak masyarakat sebenarnya tidak keberatan ikut berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah tinggal menghadirkan pola kolaborasi yang tepat,” katanya.
Ia mencontohkan, pemerintah daerah dapat memfokuskan anggaran pada penyediaan material pembangunan, sementara masyarakat dilibatkan melalui kontribusi tenaga kerja secara swadaya.
“Misalnya tiap kampung yang siap swadaya, masyarakat urun tenaga, sementara kebutuhan material dicukupi pemerintah daerah. Itu sangat memungkinkan dan aturan juga memungkinkan melalui sistem padat karya,” jelasnya.
Ghofur menilai pola seperti itu dapat menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di daerah.
Disinggung soal isu ketidakharmonisan antara Plt Bupati dan Sekretaris Daerah Lampung Tengah yang belakangan menjadi sorotan publik, Ghofur enggan berspekulasi lebih jauh. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti persoalan tersebut.
“Keharmonisan atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas pemerintah daerah harus fokus bagaimana pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi tingginya semangat masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerahnya masing-masing. Menurutnya, fenomena itu menunjukkan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
“Sebagai pemerintah daerah harusnya tergelitik dengan fenomena ini. Masyarakat saja mau bergerak dan gotong royong. Ini bisa jadi modal dasar pembangunan kalau dikelola dengan baik,” pungkasnya. (LW)
