Bandarlampung (LW): Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Reza Berawi, mendesak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya jajaran Polda Lampung hingga tingkat Polsek, lebih agresif memperkuat pengamanan wilayah menyusul meningkatnya kriminalitas di Lampung.
Sorotan itu disampaikan usai tewasnya anggota Intelkam Polda Lampung, Brigadir Arya Supena, yang ditembak pelaku curanmor di Kota Bandar Lampung pada Sabtu (9/5). Peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm serius atas kondisi keamanan yang kian mengkhawatirkan.
“Kasus ini dan kasus-kasus pencurian di siang hari mengindikasikan bahwa tingkat kerawanan semakin meningkat sementara upaya penyelesaian dan penanganan belum optimal,” ujar Reza saat diwawancarai di ruang Komisi I DPRD Lampung, Senin (11/5).
Politisi Gerindra itu menilai aparat penegak hukum tidak cukup hanya bergerak setelah kejadian terjadi. Menurutnya, kepolisian harus lebih proaktif melakukan langkah-langkah tegas sekaligus memperkuat pendekatan preventif di tengah masyarakat.
Ia menekankan, penanganan kriminalitas harus menyentuh akar persoalan agar tidak terus berulang. Polisi juga diminta kembali aktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat hingga tokoh agama guna memperkuat deteksi dini di lingkungan masyarakat.
Reza bahkan menyoroti kemungkinan faktor ekonomi menjadi pemicu meningkatnya tindak kriminal. Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk membuka lapangan pekerjaan baru sebagai langkah pencegahan jangka panjang.
“Kalau berbasiskan ekonomi maka Polri dengan penguatan oleh pemerintah daerah juga dapat mendorong menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru,” katanya.
Tak hanya itu, maraknya penggunaan senjata api dalam aksi kriminal di Bandar Lampung juga membuat Komisi I DPRD Lampung berencana memanggil Kapolda Lampung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Menurut Reza, RDP tersebut tidak hanya membahas kasus penembakan Brigadir Arya Supena, tetapi juga sejumlah persoalan serius lain seperti meninggalnya Muslimat NU di Lampung Timur, konflik agraria hingga tambang ilegal di Lampung.
“Semua persoalan ini memerlukan diskusi yang mencari solusi sehingga semuanya bisa terselesaikan,” pungkasnya. (LW)
