Bandarlampung (LW): Persoalan distribusi BBM subsidi untuk petani dan nelayan di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, akhirnya sampai ke meja DPRD Provinsi Lampung. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Lampung, berbagai persoalan mulai dari sulitnya akses BBM, rumitnya administrasi, hingga dugaan ketidaksesuaian data penerima kuota solar nelayan menjadi sorotan tajam.
RDP yang berlangsung Kamis, 21 Mei 2026 itu dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, dan dihadiri Wakil Ketua Iswan H. Caya, Sekretaris Muhammad Ghofur, anggota Komisi IV serta anggota Komisi V DPRD Lampung, Abdullah Sura Jaya. Hadir pula pihak Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, OPD terkait, serta perwakilan kelompok nelayan dan petani Bandar Surabaya.
Mukhlis Basri mengungkapkan, keluhan utama masyarakat adalah jauhnya jarak SPBU dari wilayah aktivitas pertanian dan nelayan. Bahkan, warga disebut harus menempuh perjalanan hingga 30 sampai 40 kilometer hanya untuk mendapatkan solar subsidi.
“Petani dan nelayan melaporkan kesulitan mendapatkan BBM subsidi karena jarak SPBU sangat jauh dari wilayah mereka. Ini tentu membebani masyarakat,” kata Mukhlis.
Menurutnya, hasil RDP menyimpulkan bahwa kuota BBM subsidi sebenarnya tersedia dan tidak mengalami persoalan dari sisi pasokan. Namun, hambatan terbesar justru berada pada akses distribusi dan persyaratan administrasi yang dinilai cukup rumit.
“Mereka sebetulnya memiliki kuota khusus, tetapi untuk mendapatkannya harus melalui rekomendasi dinas terkait dengan syarat administrasi tertentu seperti kepengurusan dan surat kuasa,” ujarnya.
Mukhlis menegaskan, apabila seluruh syarat administrasi dipenuhi dan rekomendasi telah diterbitkan, maka petani dan nelayan dapat memperoleh BBM subsidi sesuai ketentuan.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Tengah Abdullah Surajaya menyoroti persoalan lain yang dinilai lebih serius, yakni validitas data penerima BBM subsidi nelayan. Dalam forum tersebut, ia mempertanyakan data kuota solar nelayan yang disebut mencapai 79 ribu liter per bulan untuk 303 kapal atau perahu di Bandar Surabaya.
Menurut Surajaya, angka tersebut perlu diverifikasi ulang karena kondisi di lapangan dinilai tidak sebanding dengan jumlah kapal yang tercatat menerima kuota subsidi.
“Data ini harus dicek kembali. Jangan sampai kuota besar tapi penerimanya tidak tepat sasaran atau dimanfaatkan pihak yang tidak berhak,” tegas Abdullah.
Ia juga menilai kondisi distribusi saat ini sangat memberatkan masyarakat. Selain harus menempuh jarak puluhan kilometer, biaya operasional petani dan nelayan ikut meningkat sehingga berdampak langsung terhadap produktivitas dan ekonomi warga.
Tak hanya itu, Abdullah turut menyoroti persoalan sistem barcode pembelian BBM subsidi yang dikeluhkan masyarakat. Banyak petani kecil yang membeli kendaraan bekas untuk mengangkut hasil pertanian mengalami kendala karena barcode kendaraan masih terdaftar atas nama pemilik lama.
Akibatnya, proses pengaktifan ulang barcode menjadi rumit karena membutuhkan akun maupun data pemilik pertama yang sering kali sudah tidak dapat dihubungi.
“Jangan sampai masyarakat kecil dipersulit oleh sistem administratif. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya. (LW)
