Bandarlampung (LW): Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, menegaskan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Menurutnya, program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja operasional.
Elly mengatakan, penanganan korban kekerasan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Korban juga membutuhkan pendampingan psikologis, layanan kesehatan, hingga proses visum yang seluruhnya memerlukan dukungan anggaran yang memadai.
“Kalau program perlindungan perempuan dan anak ingin berjalan maksimal, anggarannya juga harus diperkuat. Jangan sampai pelayanan kepada korban terkendala hanya karena tidak ada biaya,” ujar Elly, Senin (27/7).
Persoalan tersebut, menurutnya tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga dikeluhkan pemerintah kabupaten dan kota yang sama-sama menghadapi keterbatasan APBD. Karena itu, Elly mendorong evaluasi pengalokasian anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya perlindungan perempuan dan anak.
Menurutnya, keberadaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) harus dimaksimalkan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Namun, layanan tersebut juga harus ditopang anggaran yang cukup agar dapat bekerja secara optimal.
Elly turut menyoroti biaya visum yang masih menjadi beban bagi sebagian korban kekerasan seksual. Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh terus terjadi karena dapat menghambat proses hukum sekaligus menyulitkan korban memperoleh keadilan.
“Kami berharap pemerintah pusat juga memberikan dukungan anggaran, sehingga pelayanan terhadap korban, termasuk visum dan pendampingan psikologis, dapat dilakukan secara maksimal,” tegasnya.
Di sisi lain, Elly menekankan bahwa pencegahan kekerasan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, keluarga merupakan benteng pertama dalam membentuk karakter anak melalui pendidikan moral, agama, dan pengawasan orang tua.
Ia mengajak seluruh orang tua untuk lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak serta tidak sepenuhnya menyerahkan pendidikan karakter kepada sekolah. Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi fondasi utama dalam mencegah kekerasan dan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Keluarga adalah benteng pertama. Kalau keluarga kuat, pendidikan karakter berjalan, maka potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak juga bisa ditekan,” pungkasnya. (LW)
