Bandarlampung (LW): Program “Desaku Maju” yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menilai program yang diawali dengan 30 desa sebagai pilot project itu menjadi strategi tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa.
Menurut Mikdar, gagasan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan keberanian menghadirkan konsep pembangunan berbasis potensi lokal. Ia menyebut program tersebut akan mendorong setiap desa menggali kekuatan masing-masing, sehingga tidak lagi terpaku pada pola pembangunan yang seragam.
“Pak Gubernur memang memiliki banyak terobosan kreatif dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat. Program-program yang dijalankan sudah memberikan dampak positif, termasuk di sektor pertanian yang ikut mengangkat kesejahteraan petani,” ujar Mikdar, Kamis (30/7).
Ia menilai desa tidak harus memiliki jenis usaha yang sama. Justru, setiap desa perlu mengembangkan potensi unggulan sesuai karakter wilayahnya. Desa yang memiliki objek wisata didorong fokus mengembangkan sektor pariwisata, sementara desa dengan potensi pertanian, perikanan, perkebunan, hingga komoditas khas seperti kopi, pisang, singkong, maupun gula aren diarahkan menjadi sentra produksi yang memiliki nilai tambah.
“Kalau desa itu cocok menjadi desa wisata, maka wisata yang dikembangkan. Kalau potensinya perikanan, maka itu yang diperkuat. Begitu juga kopi, aren, singkong atau buah-buahan. Setiap desa punya keunggulan yang harus dimaksimalkan,” katanya.
Menurut Mikdar, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menjadi penggerak utama ekonomi desa. Melalui BUMDes, potensi lokal dapat dikelola secara profesional sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya bagi generasi muda di pedesaan.
Ia juga menyoroti masih banyaknya komoditas unggulan Lampung yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Padahal, jika diolah menjadi produk jadi, nilai ekonominya akan meningkat sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai penghasil produk unggulan.
“Kita punya singkong, kopi, pisang, gula aren dan banyak komoditas lainnya. Jangan hanya dijual mentah. Harus diolah menjadi produk bernilai tambah agar wisatawan membeli oleh-oleh khas Lampung, bukan produk dari daerah lain,” tegasnya.
Mikdar menambahkan, persoalan pembiayaan tidak seharusnya menjadi hambatan utama dalam mewujudkan program ini. Selain dukungan pemerintah daerah, peluang pembiayaan juga terbuka melalui sektor perbankan selama program yang diajukan memiliki konsep bisnis yang jelas dan dikelola secara profesional.
“Kalau konsepnya bagus dan dikelola oleh orang-orang yang kompeten, perbankan pasti terbuka memberikan dukungan. Jadi yang terpenting adalah keseriusan membangun potensi desa,” ujarnya.
Di sisi lain, Mikdar mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh potensi alam, tetapi juga didukung infrastruktur dan keamanan yang memadai. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk desa yang menonjolkan potensi wisata, meningkatkan penerangan jalan, memperbaiki akses menuju destinasi, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan kawasan wisata.
“Orang datang ke Lampung karena kagum dengan potensi wisatanya. Tugas kita memastikan mereka merasa aman, nyaman, jalannya bagus, penerangannya memadai, sehingga mereka ingin datang kembali. Kalau itu terwujud, ekonomi desa akan bergerak dan lapangan kerja baru akan tercipta,” pungkasnya. (LW)
